MAJALAH ICT – Jakarta. Pembangunan koneksi internet di Indonesia dapat terbilang gagal total. Rencana menghubungkan seluruh desa dengan internet melalui Desa Pinter (punya internet) dan mengkoneksikan separuh penduduk Indonesia yang saat ini berjumlah sekitar 240 jutaan, belum dapat diwujudkan. Desa Indonesia yang berjumlah sekitar 77 ribu baru diwujudkan dengan program PLIK/MPLIK di sekitar 5700 kecamatan. Sementara jumla pengguna internet Indonesia menurut BPS baru sekitar 80 jutaan atau sekitar 33,33% saja. Kegagalan untuk dipenuhi di 2015 sesuai komitmen WSIS ini untung saja Indonesia mendapat tambahan waktu hingga 2017 mendatang.
Hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan Komisi Broadband Dunia, bahwa lebih dari 50% dari populasi global akan memiliki akses internet dalam waktu tiga tahun, dengan mobile broadband lebih dari smartphone dan tablet sekarang teknologi yang paling cepat berkembang dalam sejarah manusia. Pada pertemuan ke-10 Komisi Broadband untuk Pembangunan Digital di New York diungkapkan bahwa lebih dari 40% dari penduduk dunia sudah online, dengan jumlah pengguna internet meningkat dari 2,3 miliar pada 2013 menjadi 2,9 miliar pada akhir tahun ini. Lebih dari 2,3 miliar orang akan mengakses mobile broadband pada akhir 2014, diprediksi dalam lima tahun ke depan akan naik tajam 7,6 miliar.
"Seperti kita melihat ke arah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB pasca-2015, sangat penting bahwa kita tidak melupakan mereka yang sedang tertinggal," kata Sekretaris Jenderal ITU Hamadoun I. Touré Dr, yang menjabat sebagai co-Wakil Ketua Komisi bersama dengan Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova. "Serapan Broadband mempercepat, tetapi dapat diterima bahwa 90% orang di 48 Least Developed Countries dunia tetap benar-benar tidak berhubungan. Dengan internet broadband sekarang diakui sebagai alat penting bagi pembangunan sosial dan ekonomi, kita perlu membuat konektivitas sebagai prioritas utama pembangunan, terutama di negara-negara termiskin di dunia. Konektivitas bukan merupakan barang mewah untuk orang kaya, tapi merupakan alat menjembatani kesenjangan pembangunan di daerah-daerah seperti untuk kesehatan, pendidikan, pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan gender."
Kegagalan pembangunan internet, broadband di Indonesia khususnya, sangat wajar. Pasalnya, Indonesia baru saja memiliki rencana pembangunan pita lebar (broadband) nasional. Hal itu setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 96/2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019. Perpres ini telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 September lalu.
Dikeluarkankannya Perpres ini disebutkan untuk mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Pelaksanaan MP3EI 2011-2025. "Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi khususnya pita lebar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia," demikian bunyi dibagian menimbang Perpres ini.
Dalam peraturan ini, yang menarik adalah telah ditingkatkannya pengertain broadbadn Indonesia, yang tadinya baru 256 kbps, hingga meningkat menjadi 1 Mbps untuk broadband bergerak, dan 2 Mbps untuk ases triple play.
Adapun yang menjadi prioritas pembangunan pita lebar di Indonesia, ada lima hal utama. Yaitu meliputi, e-Pemerintahan, e-Kesehatan, e-Pendidikan, e-Logistik dan e-Pengadaan.
Menurut Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kalamullah Ramli, seiring telah ditandatangani Perpres No.96/2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia (RPLI) oleh Presiden RI, ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun jaringan broadband diseluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian ini adalah peneguhan konektivitas dari mulai pemerataan akses menuju kualitas. "Tentunya kita berharap kualitas layanan, jaringan, konektivitas kita bisa meningkat disisi telekomunikasi dan disisi pos serta terus disempurnakan peraturan regulasi dibidang postel," sambut Kalamullah dalam acara malam Diner bersama para Komunitas Pos dan Telekomunikasi serta Penyiaran Nasional, di Bandung, saat menyambut HUT Bakti Postel ke-69.
