MAJALAH ICT – Jakarta. Tak diketahui banyak pihak, ada potensi kebocoran data penduduk Indonesia yang sangat berbahaya. Hal itu karena ternyata, server database penduduk Indonesia yang ada di KTP elektronik atau E-KTP ada di luar negeri. Padahal, dalam data E-KTP, selain nama dan alamat, ada data sidik jari dan iris mata penduduk dewasa Indonesia.
Karena itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengambil keputusan untuk menyetop pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau E-KTP sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Menurutnya, server yang digunakan E-KTP di lua negeri menjadi masalah cukup serius.
Tjahjo khawatir karena server E-KTP berada di negara lain, maka rentan diakses diakses pihak yang tidak bertangung jawab. "Saya sudah minta ke Menko Polhukam, rapat terbatas dengan Polisi, Jaksa Agung, BIN, Bais. Ini menyangkut kerahasian negara," kata Tjahjo.
Selain database di luar negeri, vendor fisik E-KTP tidak menganut open system atau sistem terbuka sehingga Kemendagri tidak bisa mengutak-utik sistem tersebut. "Banyak terjadi kebocoran database. Misalnya, di kolom nama tertulis nama perempuan, tapi foto yang bersangkutan menunjukan laki-laki," ungkap Tjahjo yang menegaskan bahwa betapa bobroknya sistem E-KTP.
Pengamat teknologi informasi Heru Sutadi menilai, memang di dunia ini ada kecenderungan penggunaan cloud computing, dimana server tidak harus dimiliki sendiri oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun, untuk data krusial seperti ini harusnya server tidak berada di luar negeri.
"Dengan cloud computing, instansi atau lembaga tidak perlu membeli server sendiri. Idealnya, Kementerian Dalam Negeri membeli dan memiliki server sendiri untuk menyimpan database penting penduduk karena anggarannya kan besar. Kalaupun tidak mampu beli server sendiri, bisa pakai cloud server yang ada di Indonesia agar terpantau. Kalau taruh server di luar sama dengan menyerahkan kepala orang Indonesia ke asing," tanggap Direktur Indonesia ICT Institute ini.
