MAJALAH ICT – Jakarta. Generasi Z (Gen Z) di Indonesia, yang mayoritas lahir setelah 1997, semakin aktif menggunakan media sosial tidak hanya untuk hiburan atau koneksi sosial, tapi juga sebagai senjata utama dalam menyuarakan kritik politik. Peran ini semakin menonjol sejak Pemilu 2024, di mana medsos menjadi katalisator partisipasi politik mereka, meskipun sering dianggap sebagai “senjata bermata dua” karena potensi penyebaran misinformasi atau polarisasi.
Secara umum, medsos berfungsi sebagai:
- Wadah Ekspresi dan Mobilisasi: Gen Z memanfaatkan fitur seperti video pendek, meme, dan live streaming untuk mengkritik kebijakan pemerintah, seperti anggaran negara, pengangguran, atau korupsi. Ini memungkinkan mereka membentuk opini publik secara cepat, seperti dalam unjuk rasa virtual atau kampanye hashtag yang memobilisasi ribuan orang. Contohnya, mahasiswa Gen Z mendominasi demo kritik pemerintah melalui konten yang viral, mengubah narasi dari “kabur aja dulu” menjadi “lawan aja dulu”. Penelitian menunjukkan medsos meningkatkan literasi politik Gen Z, meskipun rendahnya literasi dasar membuat mereka rentan terhadap hoaks.
- Pembentuk Persepsi dan Partisipasi: Platform digital membantu Gen Z membangun persepsi terhadap isu politik, seperti Pemilihan Gubernur atau Pemilu Nasional. Survei menunjukkan medsos memengaruhi keterlibatan mereka, di mana kualitas informasi di medsos berhubungan positif dengan marketing politik dan partisipasi pemilu. Namun, ini juga menimbulkan tantangan, seperti overthinking akibat banjir informasi negatif tentang ekonomi rendah atau kebijakan yang dianggap merugikan, yang membuat Gen Z merasa “apes” sebagai korban struktural.
- Alat Advokasi dan Revolusi Digital: Di tengah ketidakpercayaan terhadap institusi formal, medsos menjadi ruang advokasi, seperti kritik terhadap kriminalisasi aktivis atau tuntutan revolusi atas otoritarianisme. Gen Z sering menggunakan narasi berbasis fakta dan logis untuk menantang pemerintah, meskipun dihadapkan pada sensor atau backlash. Ini mirip dengan gerakan Gen Z di negara lain, tapi di Indonesia, fokus pada isu lokal seperti pengangguran dan daya beli yang melemah.
Secara keseluruhan, medsos merevolusi partisipasi politik Gen Z dengan membuat suara mereka lebih mudah didengar, tapi juga menimbulkan risiko seperti pembodohan rezim atau polarisasi. Peran ini semakin krusial di 2026, di mana Gen Z diharapkan memanaskan diskusi politik menjelang pilkada regional.
Media Sosial yang Paling Banyak Dipakai Gen Z untuk Mengkritik Pemerintah
Berdasarkan data terkini hingga akhir 2025, Gen Z Indonesia (usia 13-28 tahun) mendominasi penggunaan platform tertentu untuk kritik politik, dengan preferensi pada yang mudah viral dan interaktif. Berikut urutan berdasarkan popularitas dan relevansi kritik:
| Platform | Persentase Pengguna Gen Z | Alasan Digunakan untuk Kritik Pemerintah | Contoh Penggunaan |
|---|---|---|---|
| TikTok | 42% | Paling populer sebagai “raja berita” bagi anak muda, dengan video pendek yang mudah viral untuk meme kritik, dance challenge bertema politik, atau lip-sync pidato pejabat. Gen Z lebih percaya info dari TikTok daripada Google, membuatnya efektif untuk mobilisasi kritik ekonomi atau kebijakan. | Video kritik pengangguran atau kebijakan Prabowo-Gibran yang dilihat jutaan kali. |
| 25-52% | Digunakan untuk story, reel, dan infografis visual yang mendalam, sering untuk literasi politik dan advokasi. Efektif karena fitur polling dan komentar untuk diskusi. | Kampanye hashtag seperti #LawanAjaDulu atau kritik korupsi melalui carousel post. | |
| YouTube | 17% | Untuk konten panjang seperti vlog analisis politik atau dokumenter, meskipun kalah viral dari TikTok. | Dokumenter tentang nasib Gen Z seperti “Didn’t expect to struggle like this” yang dikritik pemerintah. |
| X (Twitter) | Tidak dominan secara umum (kurang dari 10%), tapi tinggi untuk diskusi politik | Real-time thread dan quote tweet untuk debat mendalam, sering untuk kritik tajam terhadap rezim atau tuntutan revolusi. | Thread tentang “Gen Z apes” karena kebijakan pemerintah, dengan ribuan retweet. |
| WhatsApp/Telegram | 27% (Telegram), tinggi untuk grup privat | Untuk diskusi tertutup atau koordinasi protes, tapi kurang publik untuk kritik massal. | Grup diskusi politik Gen Z tentang otoritarianisme. |
TikTok diprediksi tetap dominan di 2026 untuk kritik pemerintah karena kemampuannya menyebarkan berita cepat dan menarik Gen Z yang melek digital, sementara X lebih untuk audiens kritis tapi niche. Pemerintah perlu waspada, karena platform ini bisa memicu “efek domino” seperti di negara tetangga.
