MAJALAH ICT – Jakarta. Dosen filsafat Universitas Indonesia Rocky Gerung meyakini bahwa hoax atau berita bohong merupakan sebuah gejala bahwa legitimasi otoritas melemah dan ada sesuatu yang bergejolak dalam opini publik yang tidak sanggup dikedalikan oleh pemerintah.
“Kalau legitimasi pemerintah kuat, orang tidak akan sebar berita palsu. Tapi begitu legitimasi melemah, oposisi akan mengekspoitasi kerentanan itu dengan memproduksi hoax. Berarti sinyal ‘hoax’ adalah krisis legitimasi di otoritas. Itu yang harusnya diperbaiki,” katanya.
Rocky mencontohkan bagaimana pemerintah merespons isu 10 juta tenaga kerja asing asal Cina. Dalam sebuah kesempatan, katanya, Joko Widodo menepis angka itu dan mengatakan jumlah yang benar adalah 21.000 sedangkan di kesempatan lain Menkopolhukam menyebut jumlahnya 12.000. Sehingga, publik kebingungan mana yang harus menjadi acuan. Kegagapan sistem informasi pemerintah inilah yang menjadi kesempatan timbulnya hoax.
”Pemerintah harus cukup beradab untuk mengerti bahwa peredaran lalu lintas informasi membutuhkan filter pertama, yaitu kecerdasan publik. Dan kecerdasan publik itu bukan urusan pemerintah untuk mengatur. Melawan hoax dengan mengontrol informasi memberi kesan bahwa negara menjadi totaliter dalam urusan opini publik. Dan itu buruk, bahwa negara menjadi penjamin kebenaran,” tegasnya.
Dikatakan buruk, menurut Rocky hal itu karena dirinya melihat pemerintah di banyak negara doyan melakukan rekayasa informasi untuk menjaga legitimasinya. Atau dalam kata-kata yang dicuitkannya sendiri dia menyimpulkan, “hoax terbaik adalah hoax versi penguasa. Peralatan mereka lengkap: statistik, intelijen, editor, panggung, media.”
