MAJALAH ICT – Jakarta. Raksasa teknologi asal Tiongkok Huawei memilih untuk meneruskan gugatan terhadap pemerintah Amerika Serikat dalam mengahadapi isu pembatasan penjualan produknya di negeri Paman Sam itu.
Huawei secara resmi dimasukkan ke dalam “Entity List” oleh Kementerian Perdagangan AS (US Commerce Department) pada April lalu dengan isu yang paling krusial terkait penggunaan sistem operasi Android buatan Google.
“Selama hamper lebih dari tujuh tahun terakhir kami selalu meminta bukti atas tuduhan (pemerintah AS), tetapi tidak pernah mendapat jawaban. Kami akan tetap menggunakan jalur hokum untuk menghadapi masalah ini,” kata Vice President Corporate Communications Huawei Glenn Schloss.
Schloss menjelaskan selama pemerintah AS tidak bisa memberikan bukti terhadap tuduhannya, Huawei pun tak mau berkompromi. “Kami selalu berupaya mematuhi segala aturan dan hukum internasional dalam semua kegiatan bisnis kami, di mana pun Huawei berada,” tegasnya.
CEO Huawei Ren Zhengfei beberapa waktu lalu memprediksi perusahaan yang didirikannya itu akan mengalami pukulan dalam hal bisnis secara global.
“Seperti yang diprediksi oleh CEO kami, pendapatan tahun ini mungkin tidak akan mencapai target yaitu tetap berada di kisaran 100 miliar dolar AS, tetapi bisnis tetap berjalan seperti biasanya,” kata Schloss.
Lebih lanjut, Schloss memastikan bahwa grup bisnis jaringan Huawei tidak terdampak isu pembatasan penjualan yang diterapkan oleh pemerintah AS.
“Paling terasa tentunya di bisnis konsumen, karena sistem operasi ponsel pintar Huawei yang menggunakan sistem operasi Android. Tetapi kami tetap yakin bahwa Android adalah pilihan terbaik bagi kami dan bagi para pengguna ponsel Huawei,” katanya.
Huawei sendiri telah meluncurkan sistem operasi Harmony OS pada awal Agustus lalu. Meskipun sempat digadang-gadang menjadi sistem operasi pengganti Android, Huawei mengumumkan bahwa sistem operasi mikro-kernel tersebut akan lebih difokuskan untuk perangkat pintar lainnya seperti set-top-box televisi.
Sebelumnya pada Mei lalu melayangkan mosi terhadap amar pertimbangan pengadilan dalam upaya menentang pemberlakuan Pasal 889 Undang Undang Keamanan Nasional (NDAA) 2019 Amerika Serikat. Selaras dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pengadilan, bahwa sidang dengar pendapat terkait mosi yang dilayangkan akan berlangsung pada 19 September 2019.
Huawei yakin bahwa tekanan terhadap Huawei tidak serta merta menjadikan jaringan lebih aman dan Huawei berharap pemerintah AS mengambil langkah yang tepat serta menjalankan kebijakan yang jujur dan efektif guna menciptakan keamanan siber bagi semua orang, jika memang tujuannya adalah soal keamanan.
