Search
Selasa 21 Mei 2024
  • :
  • :

ICT Watch Desak RPM Pengendalian Konten Negatif Direvisi

MAJALAH ICT – Jakarta.Terkait dengan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kominfo tentang Pengendalian Konten Negatif, ICT Watch mendesak agar RPM ini direvisi. Adapun yang perlu direvisi adalah mengenai pelibatan peran multi-stakeholder secara inklusif, setara dan kolaboratif dalam kewenangan dan proses penentuan kriteria situs negatif di dalam database Trust Positif. 

Demikian dikatakan Donny BU, penggiat ICT Watch, dalam siaran pers nya. "ICT Watch telah memberikan tanggapan dam masukan secara resmi kepada Kominfo. Hal paling mendasar untuk direvisi dalam RPM tersebut adalah pelibatan peran multi-stakeholder secara inklusif, setara dan kolaboratif dalam kewenangan dan proses penentuan kriteria situs negatif di dalamdatabase Trust Positif," kata Donny.

Ditambahkannya, RPM tersebut juga hendaknya dilengkapi dengan informasi dan/atau jaminan atas proses tata kelola yang transparan, akuntabel dan profesional sehingga dapat memberikan perlindungan memadai atas hak berinformasi sebagaimana telah diatur oleh UUD 1945 pasal 28 F yang berbunyi,“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Selain hal itu, ICT Watch juga merekomendasikan bahwa dalam penyusunan regulasi/kebijakan Internet di Indonesia hendaknya secara serius dan terus-menerus mengedepankan semangat dan pelibatan multi-stakeholder dengan proses yang inklusif, setara dan kolaboratif demi mewujudkan tata kelola internet Indonesia yang transparan, akuntabel, dan egaliter tanpa ada satu atau segelintir pihak tertentu yang mendominasi proses tersebut.

Bagi ICT Watch, tambah Donny, arah dan posisi Indonesia dalam konteks regional maupun global hendaknya dirumuskan dan disuarakan bersama oleh multi-stakeholder dengan tetap menghormati keberagaman sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Untuk itu, diharapkan CSO dapat membangun kapasitas dirinya sehingga dapat secara proaktif terlibat dalam dialog tata kelola regional/global yang relevan seperti IGF maupun NETmundial.

"Revisi atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hendaknya menjadi prioritas program kerja Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru, setelah terpilih dan dilantik nanti usai seluruh proses Pemilu 2014. Pasal 27 ayat 3 UU ITE (tentang pencemaran nama baik di Internet) terbukti selama ini lebih cenderung digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dengan langsung memenjarakan orang yang menggunakan haknya untuk beriformasi," pungkasnya.