Search
Selasa 21 Mei 2024
  • :
  • :

Ijin TV One dan Metro TV Terancam Dicabut Menkominfo

MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan peringatan keras bagi TV One dan Metro TV. Peringatan ini dilayangkan setelah mendapat masukan dari KPI dan sejumlah tokoh pers. Dalam pandangan Kementerian di bawah Tifatul Sembiring ini, peringatan diberikan karena kedua stasiun TV itu dianggap tak netral pada Pilpres lalu.

"Kementerian Kominfo dengan tegas memberikan peringatan keras kepada TV One dan Metro TV agar menjalankan azas keadilan sesuai dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan menjaga netralitas isi siaran sesuai dengan UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran di dalam penyelenggaraan penyiaran. Apabila peringatan Keras ini diabaikan, maka hal ini dapat berimplikasi pada dua pilihan, yaitu dicabutnya IPP LPS Televisi tersebut dan tidak diperpanjangnya IPP LPS Televisi tersebut yang akan berakhir pada tahun 2016," tegas Tifatul. Kedua televisi milik Surya Paloh dan Aburizal Bakrie itu sudah dipanggil pada 18 Juli 2014 lalu.

Dijelaskannya, Kementerian Kominfo mempunyai kewenangan dalam rangka menegakkan azas-azas, arah serta tujuan dari Undang-Undang Penyiaran khususnya dalam memperkokoh integrasi nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun masyarakat yang demokratis serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 36 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan bahwa isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

Sebelum Kementerian Kominfo mengeluarkan peringatan keras, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat telah melayangkan surat teguran ke Metro TV dan TV One terkait pelanggaran atas perlindungan kepentingan publik dan netralitas dalam isi program siaran jurnalistik pada pemberitaan tentang pasangan Capres dan Wapres peserta Pilpres 2014 mendatang. KPI menilai kedua jenis pelanggaran tersebut berdasarkan jumlah durasi, jumlah frekuensi, dan tone (kecenderungan) pemberitaan untuk mengetahui implementasi dari prinsip-prinsip program siaran jurnalistik, khususnya prinsip adil dan berimbang pada obyek pemberitaan.