Search
Kamis 23 Mei 2024
  • :
  • :

Ikuti Jejak Jerman, Jakarta akan Larang Layanan Uber

MAJALAH ICT – Jakarta. Layanan pemesanan taksi yang fenomena, Uber, dilarang pemerintah Kota Berlin untuk beroperasi. Hal itu karena pengemudi maupun mobil yang dimanfaatkan Uber tidak memiliki izin untuk membawa penumpang. Selain itu, Uber tidak memberikan jaminan asuransi penuh ke penumpangnya. Sehingga, keberadaaannya tidak bisa dianggap sebagai armada transportasi umum yang sah. Berbeda dengan sistem argo tarif taksi namun serupa, tarif perjalanan via Uber bukan tertera di dasbor mobil, melainkan di dalam aplikasi Uber itu sendiri. Sistem pembayarannya pun menggunakan kartu kredit. Dan langkah Jerman, nampaknya akan diikuti oleh larangan serupa di Jakarta.

Setelah disebut masuk ke Indonesia tanpa kendala, Dinas Perhubungan DKI meminta agar Uber menutup aplikasi pemesanan mobilnya di smartphone serta situs resminya di Indonesia. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar.

Dijelaskan Akbar, pihaknya sedang memproses pelarangan operasional mobil mewah Uber tersebut. Hal itu karena Uber belum mengurus izin operasional sesuai peraturan yang berlaku di Ibu Kota. Setelah itu, mobil-mobil milik Uber harus diuji kir, kelaikan, serta dipasang pelat kuning.

"Kita sedang proses pelarangannya, termasuk dengan mengusulkan penutupan situs dan aplikasi pemesanan mobil rental Uber," tegas Akbar. 

Uber sendiri merupakan perusahaan rintisan asal San Fransisco yang diperkirakan bernilai 18,2 miliar dolar AS. Saat ini, layanan Uber telah tersebar di 80 kota di Amerika Utara, 24 di Eropa, 7 di Timur Tengah, 4 di Afrika, 27 kota di Asia, termasuk Jakarta.

Pengguna aplikasi Uber dapat memanfaatkan smartphone mereka, menghubungi pengemudi mobil yang sedang berada di lokasi terdekat guna dimintai tumpangan. Mobil beserta sopirnya yang dimanfaatkan Uber untuk layanannya ini umumnya berasal dari sejumlah perusahaan rental mobil lokal. Jadi, pihak Uber tidak menyediakan mobil sendiri.