MAJALAH ICT – Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan, Global Media Forum (GMF) The Role Of Media in Realizing The Future We want For All yang berlangsung di Bali, 25-28 Agustus 2014, akan menghasilkan Peta Jalan Bali untuk Media dan Pembangunan (Bali Roadmap on Media and Development). Dokumen ini selanjutnya akan diajukan dalam pertemuan United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) di tempat yang sama pada 29-30 Agustus 2014.
Dokumen ini nantinya akan diajukan pada tingkatan yang lebih tinggi yaitu aliansi PBB (UNAOC) yang akan dihadiri Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Ban Ki Moon, kata Tifatul saat menghadiri welcome dinner and cultural performance Global Media Forum di Nusa Dua Bali.
Menurutnya, GMF yang akan berlangsung pada 26-28 Agustus 2014 merupakan kerjasama antara Indonesia dan UNESCO yang merupakan wadah berbagi dan memperkaya pengetahuan media, kembali mendefinisikan peran media dalam agenda pembangunan pasca 2015 dengan menyampaikan informasi yang mengedepankan perdamaian di masyarakat dan dunia, menghindari hal-hal yang dapat memprovokasi dan dapat memicu konflik.
Forum ini untuk mengajak media lebih menonjolkan isu-isu perdamaian, mencegah perpecahan, keadilan, memihak pada rakyat kecil (wong cilik) dan berpikir tentang kelanjutan setelah Millenium Development Goals (MDGs) 2015, ujarnya sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian.
Dalam GMF ini, berbagai tema kunci akan dibahas, diantaranya, peran media dan pentingnya kemerdekaan berekspresi dalam pembangunan manusia dan pembangunan sosial. Memberdayakan masyarakat termasuk kelompok yang termarginalkan melalui literasi media juga akses terhadap informasi.
Selain itu, peran media dalam memfasilitasi pemerintahan yang baik dan efektif, memajukan perdamaian, toleransi, dialog antar peradaban, budaya, masyarakat dan agama, media sosial untuk meningkatkan partisipasi pemuda dan keterlibatan masyarakat, juga akan dibahas mengenai keselamatan jurnalis sebagai prasyarat dalam kebebasan berbicara dan pemerintahan yang baik.

















