MAJALAH ICT – Jakarta. Lebih mudah, lebih cepat, lebih transparan dan berdampak pada ekonomi masyarakat setempat adalah kualitas pelayanan publik yang diinginkan masyarakat dalam era digital saat ini. Namun Pemerintah Daerah dihadapkan pada sejumlah tantangan untuk mewujudkan keinginan tersebut, salah satunya adalah keterbatasan anggaran dan pengembangan teknologi. Untuk mewujudkannya, kolaborasi dalam penggunaan teknologi menjadi kata kunci dimana ini dapat dijawab dengan kolaborasi strategis antara Pemerintah dan Swasta.
Hal ini diungkapkan Walikota Semarang, Hendrar Prihadi dalam acara Konferensi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), di Po Hotel Semarang 30 Maret 2019. Selain membahas beberapa aspirasi pemerintah daerah tingkat Kota yang ingin direkomendasikan kepada Pemerintah Pusat, konferensi ini berusaha menghadirkan berbagai contoh dan kisah sukses inovasi pelayanan publik dari berbagai kota peserta. Dalam salah satu sesi, Kota Yogyakarta berbagi kisah sukses mengenai Jogja Smart Service, Kota Bandung mengenai Minilab Food Security dan inovasi dari Kota Depok tentang bagaimana mereduksi sampah organic dengan menggunakan black soldier fly.
Pria yang akrab disapa Hendi ini menambahkan bahwa salah satu alasan utama kolaborasi dengan Swasta dikarenakan bahwa pengembangan Kota Metropolitan tidak hanya bisa mengandalkan APBD kota masing-masing semata “Mengenai pengembangan smart city, Dari sisi anggaran, APBD kita (Kota Semarang) tidak sepadan dengan Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Untuk itu dalam upaya membangun sebuah kota metropolitan, Pemerintah harus bisa memfasilitasi untuk perusahaan swasta untuk berkolaborasi. Ibarat mobil, kita harus bisa bergerak sama.” ujar Hendi.
Dalam sosialisasi ini, hadir pula Ketua APEKSI yang juga Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, beberapa Wali Kota dan jajaran pemerintah daerah lainnya di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sebagai tuan rumah konferensi, Pemerintah Kota Semarang juga berbagi kisah sukses dalam inovasi pelayanan publik dengan mengundang GOJEK sebagai layanan on-demand dan pembayaran terdepan di Indonesia berpartisipasi dalam sesi diskusi yang berjudul “Kolaborasi dalam Membangun Inovasi Digital Pelayanan Publik”
Vice President Regional Public Policy & Government Relation GOJEK, Damar Juniarto dalam paparannya menyebutkan “Melalui ekosistem kami, GOJEK percaya bahwa pemanfaatan teknologi tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat, seperti layanan publik yang lebih murah, cepat dan transparan serta berkembangnya ekonomi kerakyatan.”
Kolaborasi Pemerintah Kota Semarang dan GOJEK telah dilakukan sejak 2018, tidak hanya dari sisi pelayanan publik tetapi juga membantu pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang. Damar memaparkan beberapa contoh konkrit kerjasama yang telah dilakukan seperti cashless payment di Bus Rapid Transit (BRT) Trans-Semarang dengan gunakan GO-PAY, pelatihan UMKM binaan Pemerintah Kota Semarang serta Pembayaran PBB di Kota Semarang secara Non-Tunai hingga kolaborasi dengan sesama swasta di Semarang seperti kerjasama pembayaran non-tunai di Obyek Wisata Sam Poo Kong.
Dalam forum yang sama, Hendi menjelaskan berbagai manfaat yang diperoleh Pemerintah Kota Semarang dari hasil kerjasama sejak 2018 ini, salah satunya membangun kebiasaan baik ditengah masyarakat dan Pemerintah dalam hal transparansi “Kami juga bekerjasama agar GOJEK dapat membina UMKM binaan Pemkot agar mereka bisa naik kelas, dan sejak 2018 Kita bekerjasama dengan GO-PAY pembayaran di transportasi publik dan berbagai layanan lainnya. Cashless ini menjadi bagian dari habit masyarakat yang harus kita tumbuh kembangkan karena baik, tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga Pemerintah karena dengan cashless ini transaksi ini dengan GO-PAY semua jadi tercatat dengan detail dan transparan”.
Manfaat penggunaan pembayaran non-tunai ini juga akan secara tidak langsung menarik masyarakat Semarang untuk menggunakan transportasi publik dan menambah pendapatan asli daerah. “Pembayaran non-tunai ini menjadi pilihan oleh rata-rata 50.000 pengguna Trans-Semarang per bulan dikarenakan kemudahan dalam melakukan pembayaran. Di samping itu, untuk menarik wisatawan millenials maka GOJEK berkolaborasi dengan obyek wisata Sam Poo Kong untuk memberikan pelayanan pembayaran non-tunai sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran tiket serta menghindari kebocoran dari pengelolaan tiket pariwisata.” tambah Damar.
Dalam penutup sesi tersebut, Damar menyatakan bahwa GOJEK sebagai perusahaan penyedia layanan mobile on-demand dan pembayaran berbasis aplikasi terbesar di Indonesia, menyatakan selalu terbuka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi bersama pemerintah mewujudkan inovasi dalam pelayanan publik yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih transparan serta berkembangnya ekonomi kerakyatan. Riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) pada tahun 2018 menyebutkan bahwa GOJEK telah berkontribusi bagi perekonomian Indonesia sebesar Rp 44,2 Triliun.
Hal ini diamini juga oleh Pemerintah Kota Semarang, yang pada tahun 2018 juga menjadi Juara ke-2 Penghargaan Indeks Kota Cerdas Indonesia untuk kategori Kota Metropolitan, yang peringkatnya meningkat jauh lebih tinggi dari penghargaan tahun-tahun sebelumnya. Dalam penutup sesi diskusi tersebut, Hendi menjelaskan “Baik pada kasus Smart City maupun transportasi online, yang kami lakukan adalah kami ajak diskusi mereka dan mengajak pemain swasta untuk mari bersama bangun Kota. Semua pasti ada solusi dengan adanya kolaborasi, terkadang Pemerintah harus mengambil inisiatif dengan pihak swasta agar saling tahu bagaimana kita bisa saling membantu, karena teknologi digital ini pada akhirnya adalah kebutuhan masyarakat kita sendiri yang harus kita dukung sebagai Pemerintah.”
