MAJALAH ICT – JAkarta. Wikileaks membuka cerita tentang bagaimana Ibu Negara Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono disebut-sebut sebagai orang yang berpengaruh untuk mempengaruhi kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, suaminya. "Keberadaan Kristiani Herawati telah mengorbankan penasihat kunci lainnya. Ibu negara diduga telah memanfaatkan akses kepada presiden untuk membantu teman-temannya dan menjatuhkan lawannya," kutip dari Wikileaks.
Informasi Wikileaks mengenai Indonesia cukup banyak. Dan soal Ibu Ani ini yang berasal dari kawat diplomatik tertanggal 17 Oktober 2007 ini hanya salah satunya. Total dokumen tentang Indonesia ada sekitar 5750. Namun setidaknya ada 10 dokumen lain yang membahas Indonesia dimana tujuh di antaranya bicara langsung soal Indonesia dan memiliki keterkaitan dengan isu-isu yang ramai diperbincangkan , sementara tiga lainnya hanya berisikan kata mengenai Indonesia dalam konteks yang di luar Indonesia. Memang dokumen ini masih jauh jumlahnya dari disebut-sebut Wikileaks dimana akan ada 3 ribuan lebih dokumen kawat diplomatik pemerintah Amerika Serikat yang menuliskan tentang Indonesia.
Dari tujuh dokumen yang dituliskan adalah mengenai kondisi politik domestik di Indonesia dan kepentingan AS, Papua, separatisme di Aceh, hubungan ekonomi dan militer antara Indonesia dan AS, Pemilu di Indonesia. Dokumen-dokumen itu meliputi:
1. Dokumen dari Congressional Research Service Report RS20332 mengenai “East Timor Crisis: U.S. Policy and Options” ditulis oleh Larry Niksch, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division pada 5 November 1999. Isinya berkisar pada krisis Timor-Timur pada 1999 yang di antaranya adalah penghentian sementara kerja sama militer AS pada beberapa program di Idnonesia seperti latihan militer temasuk latihan bersama, penjualan senjata dan bantuan kemiliteran.
2. Dokumen Congressional Research Service Report RL32394 bertajuk "Indonesia: Domestic Politics, Strategic Dynamics, and American Interests” ditulis oleh Bruce Vaughn, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division pada 20 June 2007. Selain laporan mengenai tsunami, laporan lainnya adalah tentang implikasi terhadap hubungan Indonesia dengan AS seperti pemberantasan terorisme, membangun kembali hubungan bilateral dalam hal milter, perhatian terhadap HAM yang beberapa tahun sebelumnya dilanggar oleh milter Indonesia, mempromosikan demokratisasi ddan penegakan hukum di Indonesia serta memberikan bobot geopolitis yang lebih pada Indonesia mengingat posisi Indonesia yang berada di selat Malaka, negara Islam moderate, Anggota ASEAN terbesar
3. Dokumen Congressional Research Service Report RL33260 mengenai "Papua, Indonesia: Issues for Congress” ditulis oleh Bruce Vaughn, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, pada 19 Januari 2006, yang isinya mengenai investigasi tewasnya dua warga negara AS, kondisi HAM dan posisi militer Indonesia di Papua.
4. Dokumen Congressional Research Service Report RS20572 tentang "Indonesian Separatist Movement in Aceh” yang ditulis oleh Larry Niksch, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, pada 26 Februari 2004. Isinya mayoritas berisi soal separatisme di Aceh saat itu. Disebutkan juga mengenai ada 3 kebijakan yang lebih luas terkait Indonesia adalah pemisahan Timor-Timur, jatuhnya pemerintahan Soeharto dan membangun kembali hubungan militer Indonesia-AS pasca pemisahan Timor-Timur. Dalam dokumen ini dipaparkan bahwa Pemerintah Bush keberatan terhadap keinginan Pemerintah RI agar mengkategorikan GAM sebagai teroris berdasar UU AS. AS merasa dalam tubuh TNI sentimen Anti AS makin menguat seperti pernyataan Jenderal Ryamizard Ryacudu yang mengatakan bahwa latihan militer terhadap TNI tidak diperlukan dan kontraproduktif.
5. Adanya laporan "Congressional Research Service, Report RS21874” yang dikompilasi Bruce Vaughn, analis Divisi Asia Tenggara dan Asia Selatan, mengenai hasil Pemilu 2004 Indonesia. Dalam dokumen ini AS memuji Pemilu Indonesia yang dilakukan secara bebas dan adil. Ada pembicaraan soal Wiranto yang saat itu gagal menjadi Presiden.
6. Dokumen lainnya adalah Congressional Research Service Report RS21753 mengenai Hubungan Ekonomi Indonesia-AS. Laporan ini ditulis pada 2 Maret 2004 oleh Wayne M. Morrison. Dalam dokumen ini AS menganggap bahwa ekonomi Indonesia meningkat beberapa tahun belakangan, meski masalah terorisme dan separatis di Indonesia mengancamnya sehingga menyebabkan ekonomi yang "fragile” (gampang berubah). Dipaparkan juga mengenai investasi dan hubungan ekonomi AS-Indonesia.
7. Dokumen Congressional Research Service Report 98-677 mengenai “INDONESIA: U.S. RELATIONS WITH THE INDONESIAN MILITARY” yang ditulis Larry A. Niksch pada 10 Agustus 1998. Laporan ini menjelaskan sejarah dan isu yang berkembang mengenai perbedaan pendapat yang panjang antara Kongres dan Eksekutif mengenai Kebijakan AS terhadap militer Indonesia atau saat itu adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dipaparkan adanya dua episode sejarah, periode saat radikalisme Indonesia di bawah Presiden Soekarno dan tahun-tahun awal militer Indonesia memasuki Timor-Timur di akhir 1970 an. Sehingga, diskusi antara Kongres dengan Bush dan kemudian Clinton berdasar kerangka tersebut yang terkulminasi pada 1998 saat krisis ekonomi yang memicu kejatuhan Presiden Soeharto.
Adapun tiga dokumen lain yang menyebut Indonesia secara selintas meliputi:
1. Dokumen yang ditujukan pada Kedubes AS di Jakarta dengan Reference ID bernomor 09STATE80163, tanggal 31 Juli 2009 dengan klasifikasi Secret/Noforn yang berasal dari Secretary of State. Isinya adalah laporan dan kebutuhan pengumpulan data untuk PBB, dimana di dalamnya di masukkan juga Indonesia.
2. Dokumen No. No. 09TELAVIV1688 dari Kedutaan Besar AS di Tel Aviv tanggal 30 Juli 2009 dengan klasifikasi "secret”. Isinya pejabat Dephan AS mempermasalahkan pernyataan Hillary Clinton di Jakarta yang mengatakan AS mempertimbangkan menyediakan payung pertahanan bagi negara-negara Arab moderat untuk menghadapi nuklir Iran. Oleh Asisten Menlu AS pernyataan Clinton diluruskan bahwa pernyataan itu tidak mengindikasikan perubahan kebijakan soal menghadapi Iran.
3. Dokumen laporan terorisme di Prancis dimana di dalamnya termuat laporan ledakan bom di dpn kedubes RI di Paris. Dokumen ini bernomor 04PARIS8983, berkateg