Search
Selasa 21 Mei 2024
  • :
  • :

Inilah Klaim Keberhasilan Rudiantara dalam Satu Tahun Kerjanya

MAJALAH ICT – Jakarta. Satu tahun kepemimpinan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, tidak cukup untuk menyukseskan visi dan misi kementerian yang dipimpinnya. Meski demikian, sudah banyak karya dihasilkan oleh pria yang akrab disapa Chief RA ini.

Sejumlah pencapaian maksimal telah dihasilkan yakni pembangunan di bidang Kedaulatan Negara, Kemandirian Nasional, dan Reformasi Birokrasi selama periode November 2014 – September 2015.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Ismail Cawidu, mengatakan, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari seorang pemimpin.

Dalam bidang kedaulatan negara, Kemkominfo telah melakukan refarming (penataan ulang) frekuensi broadband 4G LTE, Konektivitas Nasional, Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (KPU/USO), Penapisan Situs Bermuatan Negatif, Nomor Panggilan Darurat Nasional, Revisi UU tentang ITE, Goverment Public Relation (GPR).

"Untuk Kemandirian Nasional, Menkominfo telah menyediakan e-Commerce, Penataan Registrasi Kartu Prabayar, Sertifikasi SDM di bidang Komunikasi dan Informatika, Literasi TIK bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas, Pemberdayaan TIK (e-literasi, e-learning, dan e-earning) wanita, anak-anak, disabilitas dan pelaku usaha) dan Kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)," ujar Ismail Cawidu.

Bidang Reformasi Birokrasi, Kominfo telah melakukan reformasi perizinan delapan peraturan menteri kemudahan perizinan, seperti memperpendek hari kerja pemrosesan perizinan rata-rata 60 hari menjadi 16 hari, 28 hari menjadi 10 hari, 14 hari kerja menjadi 7 hari kerja.

"Selain itu, menyederhanakan jenis perposan, pendelegasian kewenangan pemberian izin, penyederhanaan perizinan standardisasi komponen dalam negeri (Kemkominfo, Kemdag, Kemperin), dan peluncuran layanan M2 (Machine to Machine Interface), dengan mempersingkat proses perizinan dari 30 hari menjadi 40 menit untuk memproses lebih kurang 325.000 Izin Stasiun Radio (ISR) senilai Rp1,1 Triliun per tahun," tuturnya.

Kemenkominfo telah melakukan penataan pita frekuensi 1.800 MHz di 31 wilayah Indonesia, dari 42 wilayah/clusterdimulai dari wilayah Indonesia Timur ke Indonesia Barat.

Sedangkan 31 wilayah tersebut di antaranya Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Kaltim, Kaltra, Kalsel, Kalteng, Sultra, Sulsel, Sulbar, Aceh, Kep. Riau, NTB, NTT, Riau, Sumbar, Sumut-1, Sumut-2, Lampung, Kep. Babel, Bengkulu, Jambi, Sumsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Bali, Jatim-1, Jatim-2, dan Jatim-3.

Dengan berakhirnya keseluruhan proses migrasi di Jabodetabek pada akhir November 2015, diharapkan dapat meningkatkan layanan Broadband 4G LTE di pita frekuensi 1.800 MHz.

Sementara itu Bidang Kemandirian Nasional, Kominfo telah merampungkan draft final roadmap e-Commerce nasional antar-Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun dalam rangka meningkatkan digital ekonomi nasional untuk menciptakan lapangan kerja dan daya saing bangsa, serta mewujudkan ekosistem industri digital yang kompetitif dan memfasilitasi pengembangan 55 juta UKM di Tanah Air sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi melalui e-Commerce.

Berbicara soal Konektivitas Nasional, saat ini tergelarnya jaringan Backbone Pita lebar Serat Optik di Indonesia Timur, seperti fasilitas pembangunan Backbone Serat Optic jalur Sulawesi-Maluku-Papua Cable System (SMPCS) oleh PT Telkom Jalur Jayapura, dan fasilitas pembangunan Backbone Serat Optic jalur Sulawesi-Maluku-Papua Cable System (SMPCS)- jalur Merauke, Luwuk-Tutuyan oleh PT Telkom.

Pembangunan jaringan Backbone Pita lebar Serat Optic Nasional Palapa Ring melalui infrastuktur broadband yang tidak feasible, dilakukan operator untuk 57 kabupaten/kota dengan lelang Pemerintah Badan Usaha (BPU) dan ditargetkan akan selesai akhir 2015. Pada 2017, diharapkan seluruh Kabupaten/Kota akan terjangkau oleh layanan broadband melalui jaringan Backbone Pita Fiber Serat Optic Nasional.

Di samping itu, Kominfo juga melakukan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah perbatasan, seperti fasilitas pembangunan BTS di perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, tepatnya di Desa Tiong Ohang, Long Apari, Long Lunuk, Agung Baru, dan Long Layu oleh PT Telkomsel.