Oleh Onno W. Purbo
MAJALAH ICT – Jakarta. Pakar telekomunikasi Onno W. Purbo memiliki catatan tersendiri terkait dengan desa, yang mencakup teknologi informasi dan telekomunikasi.
Adapun, catatan Onno antara lain:
Dana-Dana Untuk Desa
Dalam UU 36/1999 tentang Telekomunikasi semua operator di wajibkan zakat (UNiversal Service Obligation / USO) 1.25% untuk "Telepon Masuk Desa". Tampaknya ada program di departemen pertanian untuk "Pemuda Masuk Desa" ordenya beberapa Milyard. Tampaknya ada program di KEMENPORA untuk "Pemuda Masuk Desa" ordenya beberapa Milyard.
Solusi
Proses menjalankan program untuk desa (contoh "Telepon Masuk Desa" / m-PLIK / PLIK, atau "Pemuda masuk desa" dll) harus di konsultasikan kepada desa / forum kepala desa di Indonesia.
Lebih baik lagi kalau Swasta (operator telekomunikasi) bisa langsung masukan infrastruktur ke Desa, tapi di audit untuk ke accountable-nya. Sebaiknya dana USO 1.25% tidak di ambil oleh KEMKOMINFO tapi bisa langsung turun dari operator ke Desa.
Alokasi / Pendelegasian Sumber Daya untuk Desa
Banyak sumber daya yang di kuasai secara nasional. Ini perlu dialokasikan / di delegasikan penggunaannya agar desa secara mandiri dapat menggunakan sumber daya tersebut. Contoh solusi, ijinkan desa untuk membuat sendiri listrik masuk desa, ijinkan desa untuk mengoperasikan secara mandiri operator telekomunikasi sendiri, kode area / nomor telepon yang dapat di operasikan oleh Telkom pedesaan, delegasikan beberapa kanal GSM di 900MHz, 1800MHz, 1900MHz, 2100MHz untuk operator telkom pedesaan, dan pentarifan interkoneksi (Listrik, Telekomunikasi) yang transparan & adil, tidak mengexploitasi pedesaan.
enyedia Layanan Internet dengan 80 juta pelanggan, wajib menzakatkan bandwidth untuk mendukung 240.000 sekolah masuk ke Internet. Kita akan melihat 46.5 juta siswa Indonesia di Interent termasuk 60% yang ada di desa. Saya juga menyarankan agar Kemendikbud mengubah kurikulum agar dalam semua mata pelajaran aktif menggunakan IT.
