Search
Kamis 23 Mei 2024
  • :
  • :

Jadi Anggota DPR, Presiden SBY Berhentikan Tifatul Sembiring Sebagai Menkominfo

MAJALAH ICT – Jakarta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani sejumlah Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian para menteri KIB II yang akan dilantik menjadi anggota DPR RI pada 1 Oktober mendatang. Salah satu Menteri yang mengajukan permohonan pengunduran dirinya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring.

Selain Tifatul ada empat menteri lain yang juga terpilih sebagai anggota DPR-RI periode 2014-2019, yaitu Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan, Menakertrans Muhaimin Iskandar, dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faisal.

"Semua sudah mengajukan pengunduran dirinya, sudah kita buatkan Keppresnya, tentu berlakunya sebelum 1 Oktober,” kata Sudi. Mengenai pejabat pengganti menteri-menteri yang mengundurkan diri itu, menurut Mensesneg, tugas-tugas mereka semuanya diangkat ke atasnya, yaitu ke menteri koordinator (Menko) masing-masing Kementerian. Ini artinya, Kementerian Kominfo akan dipegang sementara oleh Menko Polhukam, Djoko Suyanto.

"Kita sudah putuskan yang ad-interim adalah menko, semuanya (tanggung jawab-red) diangkat ke atas. Setelah ditandatangan ada yang kemarin, besok. sampai 30 September tentunya mereka bekerja. Menko ad-interim yang akan menyelesaikan tugasnya," kata Sudi.

Selain kelima menteri itu, ada dua nama lagi anggota KIB II yang terpilih sebagai anggota DPR-RI, yaitu mantan Menteri ESDM Jero Wacik yang sudah lebih dulu mengundurkan diri terkait dengan penetapan dirinya sebagai tersangka kasus pemerasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Menteri Perhubungan EE. Mangindaan. Sesuai ketentuan yang ada, para menteri yang terpilih menjadi anggota DPR-RI, dan kemudian memilih menjadi anggota DPR-RI harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri sebelum pelantikannya sebagai anggota DPR-RI pada 1 Oktober 2014 mendatang. Hal ini karena jabatan anggota DPR-RI tidak boleh dirangkap dengan jabatan sebagai menteri.