MAJALAH ICT – Jakarta. Semangat membangun e-commerce dan 1000 UKM bagus-bagus saja. Namun jika pembangunan jaringan broadband terhambat hanya di kota-kota besar seperti saat ini, maka skala ekonomi nya tidak maksimal. Demikian penilaian mantan Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Nonot Harsono.
Menurut Nonot, masyarakat pedesaan dan wilayah terpencil serta ratusan pulau berpenduduk yang sangat potensial, menjadi tidak terlibat dalam perputaran ekonomi nasional. "Demikian pula di wilayah yang akan diberdayakan via interaksi online melalui program Lakupandai, mem-bank-kan masyarakat desa. Jika area-area sentra produk laut dan wisata alam dapat terhubung secara online, maka ukuran kue ekonomi digitalnya bisa lebih besar," papar Nonot dalam perbincangan dengan Majalah ICT.
Ditambahkannya, demand dan affordability saudara kita di beberapa lokasi luar jawa cukup tinggi, bahkan di atas Jawa sub urban. "Maka tidak cukup jika hanya kampanye 1000 UKM digital dan 1 juta domain .id gratis," ujarnya.
Bagi Nonot, yang Lebih mendesak dilakukan adalah mengingatkan dan "memaksa" Presiden utk terbitkan aturan yang akan mengakselerasi pembangunan pitalebar (broadband) Indonesia. "Presiden tidak perlu pusing mikir dana, karena ada iuran (kontribusi) dari para penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi; yang besarnya 1.25% dari pendapatan kotor dan terkumpul setiap tahun sekitar Rp. 2 Trilliun. Presiden tinggal instruksikan paket Deregulasi sektor Kominfo," kata Chairman Mastel Institute ini.
