MAJALAH ICT – Jakarta. Seperti e-KTP, keberadaan smart card KJS juga mengundang polemik di tengah masyarakat dan anggota legislatif.
KJS yang semula bertujuan baik ternyata malah jadi boomerang bagi rumah sakit. Meski data pasien sudah tersimpan di chip smart card, namun tak selamanya KJS dimanfaatkan orang yang tak mampu, yang mampu juga banyak. Pihak RS pun keberatan karena biaya yang ditanggung sangat besar.
Hal ini lah yang menjadikan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta berencana mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Saat ini, sudah sekitar 30 anggota Dewan yang mengajukan hak inerpelasi yang bisa berujung pada pelengseran Jokowi.
Interpelasi ini untuk mempertanyakan kisruh program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digaungkan Jokowi beserta Wakil Gubernur Basuki T Purnama atau Ahok. Kekisruhan program KJS itu mengakibatkan sejumlah rumah sakit swasta mundur dengan alasan nombok dan pasien membludak.
Menurut anggota Dewan, alasan mereka mengaukan hak interpelasi adalah pertama, KJS itu sudah melanggar peraturan daerah (Perda). Kedua, adanya 16 rumah sakit yang mundur bekerjasama dengan pemerintah provinsi DKI.
