MAJALAH ICT – Jakarta. Pemerintah Joko Widodo dikabarkan bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk urusan keamanan dunia maya atau cyber security. Disebutkan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan langsung memimpin rapat desk cyber dan menegaskan Konsep Badan Cyber Nasional sudah harus selesai sebelum Presiden Jokowi ke Amerika Serikat membahas cyber security.
Demikian bunyi pesan berantai yang masuk melalui BBM dan WhatsApp sejak semalam. Disebutkan dalam pesan yang diklaim sebagai A1 alias dapat dipercaya kebenarannya, saat ini sudah pula terpasang sistem big data di beberapa tempat terkait intelijen, dan Dewan Pertahanan Nasional disebut akan menyedot semua informasi melalui internet.
"Artinya percakapan kita di cyber, WhatsApp dan BBM, akan tersedot ke dalam big data. Karena itu, WA dan BBM sudah mulai dikurangi untuk hal-hal yang sensitif, (gunakan) untuk berbagi nasehat (atau) mungkin juga lucu-lucuan," tulisa pesan berantai tersebut.
Pagi ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara membantah informasi tersebut. "Itu hoax. Saya ada pada saat itu dan tidak ada pembahasan mengenai hal ini," tandasnya saat memberikan keynote speach di acara 2nd Annual Indonesia Cyber Security Summit di JS Luwansa Hotel Jakarta.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Pandjaitan membantah informasi yang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menggandeng badan intelijen Amerika Serikat, CIA, untuk memantau percakapan pengguna WhatsApp maupun BlackBerry Messenger (BBM).
Namun demikian, Luhut mengakui bahwa Pemerintah akan membentuk badan cyber nasional untuk memperkuat sektor pertahanan dan bidang sektor strategis nonpertahanan. Selain itu, badan ini juga akan memantau seluruh kinerja aparat pemerintahan dan memastikan program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo.
"Pembangunan cyber security nasional ini dimaksudkan untuk menangkis serangan, khususnya dari luar yang bisa memperlemah bangsa. Sistem cyber yang akan dibentuk bukan malah untuk memata-matai warga negara sendiri," katanya.
Dijelaskan Luhut, dalam pembentukan badan cyber, pemerintah akan menggandeng berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Juga pakar IT di Indonesia untuk turut mengabdi," ujarnya.
