MAJALAH ICT – Jakarta. Guna memastikan proses adopsi dari berbagai inovasi fintech di Indonesia berlangsung optimal, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengajak multipihak dari sektor industri, pemerintah, serta pemangku kepentingan terkait untuk menjalin koordinasi bersama dengan Kementerian Kominfo.
“Adopsi teknologi pun membutuhkan kolaborasi multi-pihak dari sektor Industri, pemerintah, serta pemangku kepentingan terkait. Saya mengajak semua pihak menjalin koordinasi bersama serta mendorong sosialisasi dan peningkatan kecakapan literasi finansial digital bagi masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Menkominfo adopsi teknologi digital, termasuk Rupiah Digital membutuhkan kolaborasi agar terwujud ekosistem digital nasional yang aman. Selain itu, Menteri Johnny juga mengingatkan aspek sumberdaya manusia yang cakap agar teknologi digital dapat memberikan dampak sosial ekonomi yang tepat sasaran, eksponensial, serta berkelanjutan menuju Indonesia Terkoneksi, makin digital, makin maju.
“Collaboration is Multiplication, seperti yang pernah dikatakan penulis buku ternama, John C. Maxwell,” tandasnya.
Jaga Kedaulatan Rupiah
Menkominfo menyatakan kecakapan literasi finansial penting dalam upaya menjaga kedaulatan rupiah sebagai Mata Uang Indonesia di era digital. Apalagi, Indonesia telah melalui tiga fase kedaulatan hingga saat ini.
“Fase pertama adalah kedaulatan politik administrative (Prokalamasi Kemerdekaan RI),” ungkapnya.
Fase itu kemudian disempurnakan melalui Deklarasi Djuanda (United Convention on the Law of the Seas). “Dimana laut diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fase itu disebut dengan Fase Maritim atau fase kedalatan kedua,” ujar Menteri Johnny.
Menurut Menkominfo, saat ini Indonesia memasuki fase yang ketiga yaitu Fase Kedaulatan Digital sehingga seluruh upaya dalam menjaga kedaulatan.
“Termasuk melalui Central Bank Digital Currency yang merupakan bagian dari usaha seluruh lapisan bangsa untuk memastikan kedaulatan rupiah di era digital,” tegasnya.
Oleh karena itu, Pemerintah tengah mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC) Rupiah Digital Proyek Garuda Inisiatif Central Bank Digital Currency (CBDC) melalui Bank Indonesia. Menurut Menteri Johnny inisiatif yang dikenal dengan sebutan Proyek Garuda itu dirancang untuk dapat digunakan sebagai alat tukar, satuan hitung, maupun medium penyimpan nilai.
“Inovasi CBDC ini tentu menjadi salah satu langkah konkret dalam upaya menjaga kedaulatan Rupiah di era digital,” tandasnya.
Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi memberikan pendapat soal rencana CBDC pemerintah. Menurutnya, diskusi CBDC memang sudah lama dilakukan dan kalau kini ada perkembangan CBDC akan diterapkan tentu merupakan langkah maju. “Hanya saja, transformasi digital sektor keuangan dan perbankan harus dilakukan secara komprehensif. Bicara soal Central Bank Digital Currency (CBDC), yang pertama kali perlu bertransformasi adalah Bank Indonesia. BI harus dikembangkan secara modern dan meninggalkan pola konservatif seperti selama ini. Dengan CBDC maka peran Bank Indonesia sebagai bank sentral tentu akan berubah, dimana teknologi akan mendisrupsi peran tersebut,” katanya.
