MAJALAH ICT – Jakarta. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi menjamin, lembaga yang dipimpinnya yang merupakan revitalisasi dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) tidak akan berpihak kepada partai manapun dalam menghadapi Tahun Politik yang akan dimulai 2018 ini.
“Kami netral dan tidak diatur oleh pihak manapun. Tujuan kami adalah mengamankan dan membantu pemerintah, sekarang khususnya di dunia siber,” tegas Djoko kepada wartawan usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala BSSN, di Istana Negara, Jakarta, awal Januari 2018.
Fokus kerja BSSN di tahun politik ini, menurut Djoko, terutama akan mengondisikan agar suasana di area siber betul-betul tenang dan aman, sehingga pesta demokrasi bisa berjalan dengan sehat dan baik sehingga akan menghasilkan pilihan yang terbaik.
Untuk itu, Kepala BSSN Djoko Setiadi mengingatkan pihak-pihak yang suka menyebarkan berita hoax agar menghentikan aksi-aksinya.
“Kita akan ingatkan kepada para pelaku hoax untuk berhenti, tidak dilanjutkan. Kalau memang nanti semakin menjadi-jadi, nanti ada aturan yang akan ditentukan,” ujar Djoko.
Untuk itu, lanjut Djoko, BSSN akan bersinergi dengan beberapa instansi yang juga memiliki satuan siber, seperti Polri dan BIN. “Semuanya akan kita gandeng. Apabila sinergitas ini maksimal, saya yakin kemampuan kita akan hebat. Nanti koordinasi di BSSN. Kita akan berdayakan semua semaksimal mungkin sehingga, ibarat sapu lidi kalau kita gabungkan akan kuat sekali,” sambungnya.
Terkait dengan terorisme, Kepala BSSN itu menyampaikan, pihaknya akan bekerjasama dengan Polri untuk mendeteksinya. Ia menyebutkan, BSSN juga telah menyiapkan segala hal dan teknologi yang diperlukan untuk mencegah dan melawan serangan siber yang beberapa kali terjadi di tahun 2017 lalu.
“Saya berharap BSSN bisa melakukan penindakan. Nanti kita lihat perkembangan ke depan. Mestinya BSSN punya wewenang untuk menindak langsung, bisa menangkap dan menindak, bisa kita serahkan ke pemerintah,” ungkap Djoko.
Sebelumnya Kepala BSSN Djoko Setiadi mengemukakan, BSSN adalah revitalisasi dari Lembaga Sandi Negara dan mempunyai tanggung jawab yang lebih berat karena Presiden memberikan arahan agar BSSN tidak hanya untuk instansi pemerintah, BUMN, swasta, tetapi juga harus menjangkau pengamanan warga negara Republik Indonesia.
“Lembaga Sandi Negara sekitar satu tahun terakhir sudah bekerja di cyber space. Jadi ini bukan merupakan satu hal yang baru. Kita hanya meningkatkan kemampuannya sehingga betul-betul bisa menjangkau nasional,” kata Djoko.