MAJALAH ICT – Jakarta. Berdasar laporan Edward Snowden, ada dua petunjuk penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono dan para Menteri di 2009 lalu. Dua petunjuk itu adalah Singtel dan satelit. Dari bocoran Edward Snowden, Singapura selama 15 tahun terakhir ini melakukan penyadapan bersama Australia bukan hanya terhadap Indonesia, tapi juga negara tetangga mereka Malaysia. Dan peran itu dilakukan oleh Singtel yang merupakan operator milik pemerintah Singapura.
Dalam laporan yang disampaikan The Age, keterlibatan Singtel dikarenakan Singtel dimiliki secara mayoritas oleh Temasek Holding, yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah Singapura dalam hal investasi. Temasek di Indonesia pernah memiliki Indosat melalui Singapore Technologies Telemedia (STT) sebelum sahamnya kemudian dijual ke Qatar Telecom, serta SingTel yang memiliki 35% saham di Telkomsel yang merupakan operator terbesar di Indonesia saat ini.
Soal satelit, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga mengungkapkan bahwa banyak informasi negara bobol lewat satelit. Hal itu karena satelit yang dipakai adalah satelit sewaan, bukan milik Indonesia sendiri. "Selama ini kita kebobolan karena satelit yang ada selama ini adalah satelit sewaan, bukan milik kita. Begitu mudahnya kita disadap," ungkap Purnomo. Karen aitu, Purnomo mengusulkan agar Indonesia memiliki satelit sendiri karena ini menyangkut keamanan komunikasi Indonesia.
Kepala BIN Marciano Norman juga mendukung adanya satelit yang dimiliki dalam negeri. "Selama kita masih tergantung peralatan dari luar negeri, kemungkinan penyadapan akan besar. Kemandirian dalam menata komunikasi dengan alat-alat dalam negeri akan memberikan keamanan yang lebih," ujar Marciano.
Soal penyadapan lewat satelit, Pengamat Telematika KRMT Roy Suryo sebelumnya menegaskan bahwa operator telekomunikasi Indosat berada di belakang isu penyadapan yang saat ini mengemuka dengan tersadapnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan para Menteri. Karena itu, Roy yang juga Menteri Pemuda dan Olah Raga ini mendesak Indosat harus bertanggung jawab.
Roy pun menyodorkan bukti-bukti. Dalam paparan 10 halaman yang dibuat Roy, dijelaskan bagaimana penyadapan di Indonesia terjadi. "Ini File Presentasi / Powerpoint saya sepuluh tahun yg lalu. Intinya, sebenarnya bahaya tersebut sudah pernah saya sampaikan satu dekade lalu," kata Roy. Menurut Roy, Indosat memiliki infrastruktur telekomunikasi paling lengkap, mulai dari jaringan serat optik, satelit hingga BTS seluler dan FWA. Diungkap oleh Roy, sejak satelit Palapa bukan milik Indonesia, sejak itulah penyadapan dilakukan. Indosat sendiri dilepas oleh Menteri BUMN Laksamana Sukardi pada tahun 2002 saat Megawati menjabat sebagai Presiden RI.
Dituding sebagai biang keladi penyadapan, Indosat melawan. Sebagaimana disampaikan August B. Hulu, perwakilan Indosat yang hadir dalam diskusi bertajuk ‘Generasi Muda Bangsa Menyikapi Aksi Penyadapan‘ yang digelar Kantor Kemenpora.
Menurut August, apa yang telah disampaikan Presiden Direktur dan CEO Indosat Alexander Rusli mengenai nomor yang digunakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang disadap Australia ini penting. "Apa yang disampaikan Pak Alexander Rusli, Dirut kami, mengenai nomor Presiden SBY ini adalah korelasi. National Destination Code (NDC) atau alokasi penomoran yang dipakai Presiden SBY bukan NDC yang dialokasi pada Indosat," kata August.
Lalu NDC operator mana? August pun menyebutkan bahwa NDC nomor telepon SBY adalah NDC dari operator Telkomsel. "NDC nya Telkomsel. Kalau Telkomsel, mereka menggunakan jaringan group mereka sendiri, yang dalam hal ini Telkom," ungkap August.
Ditambahkan August, penyadapan terjadi 2009, jadi anggapan adanya penyadapan oleh Indosat tidak tepat, apalagi dikatakan setelah Indosat dijual ke pihak asing.
Tahu akan menjadi sasaran tembak terkait dengan nomor telepon SBY, pagi-pagi Telkomsel sudah menegaskan bahwa pihaknya sudah memperoleh ISO terkait keamanan pengguna. Menurut Direktur Network telkomsel, Abdus Somad Arif, Telkomsel sudah melakukan pengamanan penyadapan sesuatu aturan undang-undang yang berlaku. "Selain itu kita juga sudah menggunakan proses keamanan khusus dari Telkomsel yang sudah memperoleh ISO," ungkapnya.
Pengamat Komunikasi, Yustiman Ihza, menegaskan bahwa pemerintah dan penegak hukum di Indonesia seharusnya segera mengusut keterlibatan operator telekomunikasi milik pemerintah Singapura, Singapore Telecom (SingTel) dalam kasus penyadapan jaringan telepon milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ibu Negara dan beberapa Menteri.
Menurut Yustiman, posisi SingTel sebagai pemegang saham di Telkomsel sangat potensial dipergunakan sebagai alat untuk membocorkan informasi-informasi negara Indonesia. "SingTel harus diperiksa, dievaluasi," desak Yustiman kepada wartawan di Jakarta. Ditambahkannya, langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menelusuri kebocoran informasi memang sudah tepat.
Ditandaskan Yustiman, mencuatnya kasus penyadapan yang diduga melibatkan SingTel itu seharusnya menjadi peringatan pentingnya menata kembali kepemilikan asing di dalam perusahaan yang ber plat merah tersebut. Harus ada evaluasi. Information is a power. Artinya, siapa yang bisa menguasai/memiliki informasi, maka ia akan berkuasa," kata Yustiman.
Menurutnya, manajemen Telkomsel di Indonesia harus berkoordinasi dengan pemegang sahamnya dan harus memberikan penjelasan karena informasi yang rahasia sekalipun bisa diketahui oleh pemilik industri telekomunikasi terbesar di Indonesia tersebut.
