MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui laman resmi Kementerian melaporkan perkembangan pengerjaan Program USO (Kewajiban Pelayanan Universal). Dari rekapitulasi yang disampaikan, terlihat ada target-target yang belum terpenuhi, tapi ada juga realisasi yang di atas target. Adapun realisasi yang di bawah target adalah realisasi Desa Berdering, yang ditargetkan 33.184 desa, namun realisasi hanya 31.092 desa.
Begitu juga untuk Desa Pinter, dimana tahap I ditargetkan 131 Desa dan di Tahap II ada 1.330 desa, namun realisasi baru 100 untuk Tahap I dan 98 untuk Tahap II.
Sementara untuk Pusat Layanan Internet Kecamatan, yang ditargetkan 5.748 kecamatan, realisasinya mencapai 5.939 kecamatan. untuk MPLIK Tahap I antara target dan realissi sama, 1.802. Sedangkan untuk Tahap II, 105 reliasasi masih kosong karena dalam tahap pengerjaan.
Berikut ini daftar lengkap rekapitulasi dimaksud per 5 Februari 2013:
![""]("../tinymcpuk/gambar/image/rekap2.jpg")
Balai Penyedia dan Pengelola Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) mengaku tengah mencermati adanya anggapan sebagian kalangan bahwa Program Layanan Internet Kecamatan (PLIK) gagal.
“Hasil evaluasi kami sudah mengarah ke problem inti, yaitu ketersediaan bandwidth, ketersediaan listrik, dan sumber daya manusia open source,”ujar Kepala BP3TI Santoso Serad yang akrab dipanggil pak haji itu.
Menurut dia, selain problem inti juga ada problem turunannya. Akibatnya, tambah Santoso, penggelaran PLIK/MPLIK kurang optimal. BP3TI mengaku tengah mencari cara bagaimana agar program tersebut bisa berjalan sesuai tujuan semula dan dapat dinikmati masyarakat secara optimal.
PLIK yang tersebar diseluruh Indonesia dianggap sebagian kalangan tidak berjalan sesuai dengan peruntukkannya. Bahkan, PLIK dinilai 90% telah mati suri di seluruh kota/kabupaten diIndonesia.
Onno W. Purbo, pakar Internet, mengungkapkan Kemenkominfo yang selalu mengklaim telah menyambungkan lebih dari 5.000 desa. “Naga-naganya tak seindah itu,”ungkapnya.
Sementara itu, Indonesia Telecommunication User Group (Idtug) mensinyalir sebagian besar warnet pusat layanan Internet kecamatan (PLIK) yang dibangun Kemenkominfo banyak yang rusak, terbengkalai, dan tidak bermanfaat.
Organisasi itu juga menemukan ada warnet PLIK yang beralih fungsi menjadi warnet komersial yang dijalankan perorangan.
Y. Bambang Sumaryo dari Idtug, mengatakan pihaknya pernah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Penyelenggaraan Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan semuanya bermasalah.
"Ada PLIK yang berganti nama jadi warnet komersial, ada juga yang komputernya masih terbungkus, berdebu dan rusak, ada juga yang terkunci di kantor koperasi unit desa (KUD)," ujarnya.
PLIK juga sempat dipermasalahkan oleh lembaga swadaya masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LIRA). Menurut LSM tersebut, di daerah Pulau Jawa PLIK diperkirakan 50% belum selesai dan di daerah Sumatera 70% belum tercapai, padahal pembayaran sudah selesai.
LIRA menilai pengelolaan dana USO (Universal Service Obligation) yang jumlahnya mencapai Rp 1,4 Triliun per tahun di Kemenkominfo dinilai kurang transparan.
Sementara itu, untuk mendapat fakta terkait dengan pembangunan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), Panja PLIK dan MPLIK DPR akan blusukan ke beberapa wilayah mengecek hasil perkembangan PLIK dan MPLIK.
Hal itu setelah Komisi I DPR merasa tidak puas dengan penjelasan Kementerian Komunikasi dan Informasi terkait pembangunan PLIK dan MPLIK. Sehingga, Panja merasa perlu mengecek langsung ke lapangan realisasi PLIK dan MPLIK. Menurut rencana, Minggu ini, sejumlah anggota Panja PLIK-MPLIK melakukan kunjungan kerja (Kunker) spesifik ke Sulawesi Tenggara dan Bangka Belitung.
Menurut Husnan, Panja ingin melihat secara langsung program PLIK-MPLIK yang telah menelan anggaran triliunan rupiah. "Komisi I mencium kejanggalan dalam realisasi program PLIK-MPILK. Misalnya, dana yang terkumpul dalam USO setiap tahun tak jelas digunakan untuk apa saja. DPR hanya dapat laporan soal program di Kemenkominfo, tapi tidak ada penjelasan tentang sumber dan peruntukannya," sesal Husnan.
Husnan bersama Lily Wahid (Fraksi PKB) dan M Oheo Sinapoy (F-PG) berangkat ke Sulawesi Tenggara. Sementara, rombongan lainnya akan menyambangi Bangka Belitung. Rombongan dipimpin Ketua Panja PLIK-MPLIK Evita Nursanty, didampingi Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati (Fraksi Partai Hanura) dan Helmi Fauzy (Fraksi PDIP).
Selanjutnya, Panja PLIK-MPLIK berencana melakukan kunker spesifik ke Jawa Barat pada pekan depan. Husnan menjelaskan, kunker spesifik Panja PLIK-MPLIK ini bertujuan mencocokkan pemaparan Kemenkominfo dengan kondisi lapangan. Memastikan kebenaraan laporan Kemenkominfo bahwa program ini efektif berjalan dan banyak memberi manfaat bagi masyarakat di bawah di berbagai daerah. Sebab, banyak informasi yang masuk ke Komisi I bahwa sebagian data Kemenkominfo tidak sesuai dengan fakta.
Selain itu, Kejaksaan Agung mengaku masih menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) senilai Rp 1,4 triliun oleh PT Telkomsel Tbk. Demikian diungkap Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto. "MPLIK tahapnya masih penyelidikan," tegasnya.
Menurut Andhi, lamanya penanganan kasus ini karena luas wilayah cakupan MPLIK yang tersebar di seluruh Indonesia. "MPLIK lokasinya luas sekali seluruh Indonesia jadi memakan waktu," jelas Andhi.
Sebagaimana informasi yang disampaikan Kejagung, dalam MPLIK diduga ada penggelembungan angka dalam pengadaan jasa layanan internet di kecamatan-kecamatan seluruh Indonesia. Hal itu berlangsung pada 2010. Selain itu, ditambahkanny, mobil internet yang beroperasi di daerah-daerah dianggap tidak sesuai dengan peruntukkannya, karena tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Selain MPLIK, saat ini Kejagung gencar menangani isu-isu telekomunikasi, seperti kasus IM2-Indosat serta kerja sama operator telekomunikasi dengan BlackBerry. Kasus IM2 sudah ditetapkan sejumlah tersangka dan dalam proses persidangan.
