Search
Rabu 22 Mei 2024
  • :
  • :

Kaleidoskop ICT Februari 2015: Pemberlakuan Sertifikasi Tenaga Kerja Bidang TIK Hadapi MEA

MAJALAH ICT – Jakarta. Menghadapi berlakunya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 diperlukan upaya sistematis untuk menyiapkan kompetensi tenaga kerja nasional agar bisa bersaing dengan tenaga kerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Untuk tujuan itu, Kementerian Kominfo akan memberlakukan sistem sertifikasi bagi tenaga kerja industri bidang Kominfo, baik tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Sertifikasi tersebut diharapkan meningkatkan daya saing tenaga kerja, terutama dalam penetrasi ke pasar global. Menteri juga menekankan urgensi peningkatan jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). 

Demikian inti kebijakan yang disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika pada acara Sosialisasi Sertifikasi Tenaga Kerja Industri bidang Kominfo di Kantor Kementerian tersebut, Senin, 2 Februari 2015.

Sosialisasi yang juga dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan diikuti oleh para pimpinan perusahaan media, operator telekomunikasi, asosiasi industri, asosiasi profesi, dan organisasi-organisasi terkait. Dalam penjelasannya baik Menteri Kominfo maupun Menteri Ketenagakerjaan memandang Indonesia harus memandang MEA 2105 sebagai peluang yang harus dimanfaatkan, tenaga kerja nasional bidang Kominfo harus bisa bersaing dengan tenaga kerja negara-negara ASEAN, baik di pasar dalam negari maupun luar negeri.

Salah satu kesepakatan antar negara-negara ASEAN dalam mengembangkan sistem pasar bebas tenaga kerja, termasuk di bidang Kominfo, ialah pemberlakuan sistem sertifikasi. Oleh karena itu, pihak Industri  diharapkan dapat segera menyiapkan sistem pelatihan kerja dan sertifikasi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sesuai ketentuan perundang-undangan. 

Kementerian Kominfo sejak tahun 2005 telah memfasilitasi masyarakat industri dan profesi dalam penyusunan dan penetapan 16 SKKNI bidang Kominfo, dan saat ini terdapat 6 Rancangan SKKNI lainnya yang masih dalam proses penetapan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Pemberlakuan SSKNI oleh Menteri Kominfo direncanakan dimulai tahun depan dan secara bertahap mengingat saat ini sosialisasi masih perlu dilakukan dan upaya peningkatan  jumlah LSP bidang Kominfo masih perlu ditingkatkan.

Untuk mempercepat proses sertifikasi tenaga kerja industri bidang Kominfo, pada tahun 2015 ini telah disiapkan sejumlah program prioritas, yaitu fasilitasi dalam penetapan SKKNI, pelatihan dan sertifikasi berbasis standar kompetensi, pelatihan asesor, pelatihan instruktur, dan fasilitasi pembentukan LSP. Program-program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat industri Kominfo dalam meningkatkan kesiapan mereka menghadapi MEA 2015.