MAJALAH ICT – Jakarta. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dipastikan akan segera menghadirkan apa yang disebut dengan Badan Cyber Nasional. Badan ini disebut-sebut untuk memperkuat pertahanan negara. Jika saat ini sudah hadir Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Cyber Nasional akan memiliki fungsi yang berbeda dengan ID-SIRTII.
Rencana pemerintah menghadirkan Badan Cyber Nasional tersebut diungkap Menko Polhukam saat dijabat Tedjo Edy. Menurutnya, Badan Cyber Nasional akan memagari pertahanan cyber Indonesia untuk mencegah serangan dari jaringan komputer. "Badan Cyber nasional akan memagari seluruhnya, walaupun di dalamnya ada masing-masing bekerja tapi tetap berintegrasi," katanya. Ditambahkannya, dalam peta cyber, Indonesia mendapat serangan dari mana-mana.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menegaskan pembentukan Badan Cyber Nasional penting untuk memperkuat pertahanan negara. "Sebelum terjadi masalah, kata pemerintah mengantisipasinya dengan membentuk Badan Cyber Nasional. Untuk memperkuat itu bukan karena ada masalah, belum ada masalah, tapi sebelum ada masalah, kita harus siap, makanya dibentuk," tandasnya.
Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Bambang Heru Tjahyono mengungkapkan, lembaga ini akan memberikan perlindungan untuk menjaga pertumbuhan TIK dan menjaga pengguna cloud sebagai solusi penyimpanan di masa depan dari dampak dunia siber yang terus berkembang.
"Layanan Cloud semakin marak dan murah, semakin tumbuhnya industri-industri Teknologi Informasi dan Komunikasi, adanya globalisasi data dan informasi yang berujung pada era big data," kata Bambang.
Menurut Bambang, aspek perlindungan data di instansi-instansi strategis, sangat penting. Misalnya di industri telekomunikasi, energi, penerbangan udara dan perbankan. "Harus dimulai dari pola pikir kita bahwa kita perlu keamanan atau security. Dengan berkembangnya teknologi akses, network, aplikasi dan konten, terbentuklah cyber space. Dengan demikian kita juga harus melaksanakan Security di ranah siber, ujarnya seraya menambahkan kepedulian terhadap perlindungan privacy pun tidak kalah pentingnya," tambahnya lagi.
Bambang menegaskan, saat ini sangat sulit membedakan, untuk siapa, oleh siapa, berpusat di mana, dan dikelola dengan cara bagaimana, suatu layanan internet disediakan. Semua konten yang berada di dunia maya dengan bebas bisa diakses melalui gadget pengguna.
Rencana pemerintah tersbeut mendapat dukungan dari Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi). Menurut Ketua Umum Pandi Andi Budimansyah, dengan kondisi internet Indonesia yang terhubung satu sama lain, maka perlindungan data pengguna diperlukan.
"Pembentukan Badan Cyber Nasional ini penting. Sebab, saat ini jaringan internet kita terhubung secara transparan dengan dunia, yang dibalik itu semua tentunya ada ancaman mengintai," katanya.
Mengenai ancaman yang mungkin ada, menurutnya, disadari atau tidak, data-data pengguna saat ini rentan digunakan atau dilindungi dari kejahatan dunia maya. Jika data yang dicuri adalah data yang penting, maka potensi kerugian yang mungkin diderita konsumen juga akan makin besar, ucapnya.
Ditambahkannya, dunia maya berbeda dengan dunia nyata dimana jika pencurian di dunia nyata bisa lebih terlihat. "Kalau di internet, data yang dicuri tidak terlihat. Nampaknya aman-aman saja, namun bisa jadi datanya sudah di-copy," ungkapnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menegaskan bahwa rencana pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN) akan terus jalan. Dan saat ini, pembahasan mengenai BCN ini telah melibatkan beberapa kementerian untuk pembentukannya.
Mengenai status Badan Cyber Nasional, Rudiantara menganggap hal tersebut bukanlah suatu hal yang patut dipermasalahkan. "Berada di bawah apa, itu tidak penting. Yang penting, secara fungsional Badan tersebut jalan," kata Rudiantara.
Ditegaskannya, pihaknya menganggap persoalan Cyber tidak hanya bisa ditangani oleh satu kementerian saja. "Badan Cyber Nasional itu tidak bisa hanya Kementerian Kominfo saja. Kami (Kemkominfo-red), lebih banyak fokusnya ke infrastruktur. Kita harus bicara juga dengan kementerian yang lain. Saat ini sudah mulai dibicarakan, dikoordinir oleh Menkopolhukam," tegasnya.
Menurut Menkominfo, apabila BCN dibentuk, nantinya akan memiliki fungsi yang beda dengan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII). "Keduanya akan saling melengkapi. Bagi saya, bagaimana merapikan dan membuat yang ada ini menjadi complement satu dengan yang lain agar efisien dan cepat," tuturnya.
