MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Direktorat Keamanan Nasional menggelar seminar dan workshop keamanan informasi menggunakan Infrastruktur Kunci Publik (IKP), di Jakarta. Seminar ini merupakan salah satu bagian dari proyek hibah National Certification Authority (CA) and Government Security Emergency Response (SER) System for e-Government in Indonesia dari Republik Korea melalui Korea International Cooperation Agency (KOICA) dengan total dana 5 juta dolar AS.
Seminar yang kedua kali ini mengusung tema The 2nd Public Key Infrastructure (PKI) Awareness And EJBCA/TOOLKIT Technical. Seminar dibuka Dirjen APTIKA Bambang Heru Tjahjono dan Resident Representative KOICA Indonesia Office, Kim Byung Gwan yang kemudian dilanjutkan dengan seminar dari para ahli PSTE KOMINFO, Lembaga Sandi Negara dan Korea.
Menurut Bambang, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia (KOMINFO) bersama KOICA tengah mengembangkan strategi dan development layanan Keamanan Sistem Transaksi Elektronik di Indonesia dalam wujud pembangunan pilot project National Public Key Infrastructure (NPKI) dan National Security Emergency Response (NSER). "Hal ini merupakan salah satu langkah konkrit pemerintah Indonesia dan Republik Korea dalam mewujudkan E-government yang efektif dan efisien, meningkatkan transparansi dan keamanan pelayanan publik serta mendukung perkembangan cyber security dalam praktik sistem dan transaksi elektronik nasional," katanya sebagaimana dilansir situs resmi Kementerian Kominfo.
Bambang menambahkan, sesuai dengan amanat UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan PP No 82 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, DirJen APTIKA menyampaikan pentingnya tanda tangan digital bagi Indonesia. Teknologi ini dapat meningkatkan efektiftas berbagai transaksi elektronik, misal pada transaksi finansial dapat mempercepat laju pergerakan ekonomi nasional.
Resident Representative KOICA, Kim Byung Gwan berharap kerja sama dibidang Cyber Security antara Korea dengan Indonesia terus membaik dan berkesinambungan mulai dari kapasitas pendidikan dan riset di institusi pendidikan hingga kerjasama pengembangan sistem e-government dengan lembaga-lembaga pemerintahan seperti KOMINFO saat ini."Seminar dan workshop ini diharapkan menjadi suatu langkah yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan tanda tangan digital dalam transaksi elektronik di kehidupan sehari-hari serta pentingnya kemampuan berbagai institusi pemerintah maupun sektor swasta dalam mengimplementasikannya," katanya.
Dalam seminar ini juga dibahas terkait dengan perkembangan IKP dan contoh-contoh penerapanya yang terjadi di Korea, hadir juga pakar development asal Korea, Ko Young Joo dan proyek manajer Kim Jong Jin dari MarkAny Korea, Jonathan Gerhard dari Lembaga Sandi Negara memaparkan salah satu keberhasilan implementasi IKP di Indonesia adalah pada Sistem Pengadaan Elektronik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).
