MAJALAH ICT – Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara telah menandatangani Permenkominfo mengenai Ketetapan Pemerintah bagi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Pada acara tersebut penandatangan juga dihadiri langsung dua menteri yang berkompoten dengan peraturan tersebut, ayitu Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel dan Menteri Perindustrian Saleh Husin bersama para dirjen yang terkait dengan kompetensi dari masing-masing kementerian.
Pada Penandatanganan Permenkominfo tersebut yang merupakan Persyaratan Teknis Alat dan/atau Peranagkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution (LTE), Menkominfo menyampaikan bahwa masyarakat berharap dan menunggu beleid kebijakan Pemerintah tentang TKDN pada smartphone dan ini bukan kebijakan Kementerian Kominfo, atau Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan semata-mata. Jadi, ini merupakan Kebijakan Pemerintah RI dimana memang pada dasarnya harus ada menteri teknis di bidang masing-masing untuk menyampaian ke publik.
Selanjutnya dalam keterangan kepada media di Ruang Press Room Kementerian Kominfo, pada hari yang sama, dikatakan Menkominfo bahwa penetapan, pengawasan dan implementasinya dari Permenkominfo ini akan terus bekerja sama dengan ketiga menteri ini dan kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2017 dimana semua smartphone yang 4G LTE (FDD) harus mempuyai kandungan lokal minimum 30% sedangkan TDD-nya akan ditetapkan pada tahun berikutnya, oleh karena economic costnya kill-nya berbeda.
Dan sambil menunggu memasuki Tahun 2017 akan dikeluarkan kebijakan lain bersifat teknis dengan mengeluarkan surat edaran bersama dari tiga menteri karena untuk menunjukan Pemerintah dalam kebijakannya adalah searah dan dikeluarkanya kebijakan ini melalui Good Government Governance atau konsultasi publik dengan menyertakan para stakeholder utama diajak dalam pembahasannya kemudian ketika masih dalam draft awal sebelum dirilis Permenkominfo tersebut ditayangkan di website terlebih dahulu agar dikomentari oleh para stakeholder dan concern kepada regulasi ini diterima. Pertimbangan waktu dan konsep seperti secara detail sehingga permenkominfo ini ditetapkan.
“Kita ingin lebih memberdayakan bangsa ini, kemampuan mandiri, dari brain-ware, fokus tidak kepada hardware namun kepada valueyang bisa di-create olah bangsa Indonesia yaitu misalnya software dan design house," ujar Menkominfo sebagai dilansir lama resmi Kementerian.
Menkominfo mengatakan selanjutnya bahwa salah satu alasan mengapa Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini karena setiap tahun tiga miliar setengah dolar Indonesia menggunakan smartphone (data resmi), artinya nilai tersebut memberi kontribusi selama ini kepada defisit tranksaksi perdagangan yang pada akhirnya akan makin besar mengakibatkan polatilitas.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian, Saleh Husin menjelaskan bahwa akan merevisi kebijakan atau Peraturan Menteri Perindustrian dalam rangka mendukung implementasi Permenkominfo ini, tentu dalam perhitungan TKD-nya tidak hanya hardware dihitung akan tetapi software juga. Tentunya, ini untuk meningkatkan dan mengurangi import smartphone yang sudah ada. Dari data yang ada memang selama ini kita import smartphone sekitar 70 juta unit pada Tahun 2012, dan Tahun 2014 dapat diturunkan turun menjadi 54 juta atau sekitar 23 %. Diharapkan dapat menurun terus. Disamping itu, sudah ada 16 merek ponsel perakitannya sudah dilakukan dalam negeri dan memenuhi telah TKDN sebesar 20 %.
Sementara Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel mengatakan Kementerian Perdagangan hanya akan memberikan izin impor apabila ada rekomendasi dari Kementerian Kominfo dan Kementerian Peridustrian. Tentunya Kementerian Perdagangan mendukung sepenuhnya kebijakan yang oleh Kementerian Kominfo dan Kementerian Perindustrian. Kita ingin ada added value, kita tidak ingin pasar Indonesia hanya tempat untuk produk impor yang sebetulnya, kita dapat memproduksinya dan apalagi kita lihat kontennya dari smartphone adalah software dan orang Indonesia bisa membuat konten itu. Dan nilai software besar nilainya dan added value kita harus bangun di Indonesia sehingga industri bisa menjadi kuat. Karena pasar dalam negeri itu sendiri adalah kekuatan kita, katanya.
