MAJALAH ICT – Jakarta. Pro kontra kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sedang diusulkan pemerintah, mendapat penolakan dari Partai Keadilan Sejahtera, salah satu partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena berbeda suara dari partai lainnya, hari ini dikabarkan bahwa PKS keluar dari Koalisi SetGab.
Keluar atau dikeluarkannya PKS dari Koalisi diungkap Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah. "Di pertengahan minggu ini, utusan dari Istana kepada salah satu menteri kami bahwa PKS dikeluarkan dari koalisi. Nah untuk itu Presiden SBY akan memberi surat terkait hal itu," jelas Fahri Hamzah, yang pernah jadi Aktivis KAMMI ini.
Bila kabar tersebut benar, maka babak selanjutnya adalah apakah Menteri-Menteri PKS juga akan ditarik keluar dari Kabinet? Saat ini, salah satu ‘jatah’ PKS adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, yang dijabat Tifatul Sembiring. Bila ada penggantian Menkominfo dari mantan Presiden PKS tersebut, Ruhut Sitompul, kader Partai Demokrat, siap mengisinya.
Rumor Ruhut akan menjadi Menkominfo mencuat dari Ruhut sendiri, Juni lalu. Ruhut yang sempat menjadi Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat mengemukakan hal itu karena geram dengan sikap PKS yang mendua, satu sisi menjadi bagian dari koalisi, sementara di sisi lain tidak sependapat dengan koalisi. "Kalau PKS keluar, jangan-jangan aku bisa jadi Menkominfo," ujar Ruhut kepada wartawan. Sebab menurut Ruhut, jika PKS berbeda suara, Menteri-Menteri yang berasal dari PKS, yang saat ini mengisi pos Kementerian Agama, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kominfo, sebaiknya dilepas.
