MAJALAH ICT – Jakarta. Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, BIN, Kapolri dan Lemsaneg terkait penyadapan oleh Australia menghasilkan beberapa kesimpulan. Salah satu poinnya, Komisi I DPR RI dengan Menhan, Menlu, Kapolri, Menkominfo, Kepala BIN, Kepala Lemsaneg serta Mensesneg merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus.
Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Mahfuz Sidik dalam konferensi pers di DPR. "Komisi I DPR RI dengan Menhan, Menlu, Kapolri, Menkominfo, Kepala BIN, Kepala Lemsaneg serta Mensesneg merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus," tegasnya.
Selain itu, Komisi I DPR RI juga mendesak pemerintah RI untuk melakukan percepatan penggunaan sistem persandian di semua lembaga negara dan kantor perwakilan RI di luar negeri, termasuk dalam pengamanan komunikasi bagi VVIP.
"Komisi I DPR RI menegaskan perlunya dilakukan penataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan telekomunikasi yang menjamin kebutuhan keamanan dan kepentingan nasional Indonesia. Komisi I DPR RI mendukung penuh pemerintah RI untuk segera mengembangkan sistem pertahanan dunia maya (cyber defense) dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri," tandasnya.
Rencana pemerintah untuk mengambil slot orbit 150,5 BT yang digunakan Indosat nampaknya alot. Indosat melawan dan berkeras untuk tetap dapat meluncurkan satelit Palapa E pada 2016 mendatang di slot orbit 150,5 BT. Sementara itu, Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa Indonesia kebobolan komunikasi penting melalui satelit. Dengan demikian maka perlawanan Indosat membuat sistem keamanan informasi nasional terancam.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan bahwa banyak informasi negara bobol lewat satelit. Hal itu karena satelit yang dipakai adalah satelit sewaan, bukan milik Indonesia sendiri. "Selama ini kita kebobolan karena satelit yang ada selama ini adalah satelit sewaan, bukan milik kita. Begitu mudahnya kita disadap," ungkap Purnomo. Karen aitu, Purnomo mengusulkan agar Indonesia memiliki satelit sendiri karena ini menyangkut keamanan komunikasi Indonesia.
Rencana pengadaan satelit dalam negeri didukung pula oleh Komisi I DPR. "Perlu ada satelit khusus yang kita punya untuk kebutuhan strategis. Pertahanan, intelijen, dan kepolisian. Ini perlu," tambahnya. Meski begitu, Purnomo menyatakan bahwa pengadaan satelit merupakan ranah Kementerian Komunikasi dan Informasi yang saat ini dipimpin Tifatul Sembiring.
Sementara itu, Kepala BIN Marciano Norman juga mendukung adanya satelit yang dimiliki dalam negeri. "Selama kita masih tergantung peralatan dari luar negeri, kemungkinan penyadapan akan besar. Kemandirian dalam menata komunikasi dengan alat-alat dalam negeri akan memberikan keamanan yang lebih," ujar Marciano.
Soal penyadapan lewat satelit, Pengamat Telematika KRMT Roy Suryo sebelumnya menegaskan bahwa operator telekomunikasi Indosat berada di belakang isu penyadapan yang saat ini mengemuka dengan tersadapnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan para Menteri. Karena itu, Roy yang juga Menteri Pemuda dan Olah Raga ini mendesak Indosat harus bertanggung jawab.
Roy pun menyodorkan bukti-bukti. Dalam paparan 10 halaman yang dibuat Roy, dijelaskan bagaimana penyadapan di Indonesia terjadi. "Ini File Presentasi / Powerpoint saya sepuluh tahun yg lalu. Intinya, sebenarnya bahaya tersebut sudah pernah saya sampaikan satu dekade lalu, namun sayangnya baru sekarang berani ada karena ada ketegasan SBY," kata Roy.
Menurut Roy yang juga petinggi Partai Demokrat ini, Indosat memiliki infrastruktur telekomunikasi paling lengkap, mulai dari jaringan serat optik, satelit hingga BTS seluler dan FWA. Diungkap oleh Roy, sejak satelit Palapa bukan milik Indonesia, sejak itulah penyadapan dilakukan. Indosat sendiri dilepas oleh Menteri BUMN Laksamana Sukardi pada tahun 2002 saat Megawati menjabat sebagai Presiden RI.
Sementara itu, President Director & CEO Indosat, Alexander Rusli, justru tetap berkeras bahwa pihaknya akan meluncurkan satelit Palapa E dan hal itu sudah disampaikannya kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring. "Indosat menyampaikan surat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika berisi laporan penandatanganan kerja sama Palapa-E in Orbit Delivery Contract dengan Orbital Science pada tanggal 27 November 2013," katanya.
Dijelaskan Alex, kontrak kerja sama itu merupakan wujud komitmen Indosat untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan yang diminta pemerintah sesuai tenggat waktu yang diberikan dan merupakan tindak lanjut rencana Indosat dalam mempersiapkan peluncuran satelit Palapa-E pada tahun 2016. Satelit Palapa-E akan menggantikan satelit Palapa-C2 yang mengorbit di slot 150.5 derajat Bujur Timur (BT). Satelit Palapa-E yang akan dikendalikan dari Stasiun Bumi Jatiluhur ini menggunakan platform Satelit GEOStar-2 dari Orbital Sciences Corporation.
Indosat sendiri saat ini kepemilikan sahamnya 65% lebih dikuasai Ooredoo yang sebelumnya dikenal dengan Qatar Telecom. Saham pemerintah sekarang ini di Indosat sudah kurang dari 15%.