MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika serius menanggapi isu penyadapan yang ditudingkan beberapa pihak melibatkan penyelenggara telekomunikasi Indonesia. Menanggapi hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring secara tegas menyatakan, akan menutup operator telekomunikasi yang terbukti menjual atau membocorkan data-data ke pihak asing.
"Kita lihat motifnya, kalau memang ada keterlibatan secara kuat ini melanggar UU, bisa ditutup usaha telekomunikasinya," kata Tifatul Terkait hal tersebut, Tifatul memberikan waktu seminggu bagi operator utnuk membuktikan bahwa mereka tidak terlibat.
"Pemerintah tengah meminta data-data dari seluruh operator telekomunikasi. Hal itu dilakukan untuk memastikan apakah operator telepon telah menjalankan bisnisnya sesuai dengan UU yang berlaku. Kewenangan Kominfo adalah memeriksa secara teknis, apakah sudah sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku. Kita akan koordinasikan dengan pihak operator dan menunggu jawaban dari teman-teman operator," kata Tifatul.
Meskipun laporan penyelenggara telekomunikasi menunjukkan tidak adanya celah yang menjurus pada kemungkinan penggunaan fasilitas jaringan telekomunikasi milik para penyelenggara telekomunikasi untuk kegiatan penyadapan oleh Australia, namun demikian tidak tertutup kemungkinan ada celah-celah lain yang mungkin dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak lain yang terkait dengan penyadapan oleh Australia tersebut di luar pengawasan para penyelenggara telekomunikasi.
Untuk itu, kemudian Tifatul mengeluarkan 7 instruksi yang harus direspon laporannya oleh para penyelenggara telekomunikasi dalam waktu paling lambat 7 hari berikutnya kepada Menteri Kominfo.
Menteri Pemuda dan Olah Raga KRMT Roy Suryo menegaskan bahwa oeprator telekomunikasi Indosat berada di belakang isu penyadapan yang saat ini mengemuka dengan tersadapnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan para Menteri. Karena itu, Roy yang juga Pengamat Telematika mendesak Indosat harus bertanggung jawab.
Menurut Roy yang juga petinggi Partai Demokrat ini, Indosat memiliki infrastruktur telekomunikasi paling lengkap, mulai dari jaringan serat optik, satelit hingga BTS seluler dan FWA. Diungkap oleh Roy, sejak satelit Palapa bukan milik Indonesia, sejak itulah penyadapan dilakukan.
"Itu sudah sering saya sampaikan dalam makalah-makalah dan sudah beberapa kali dimuat di media Australia, bahwa penjualan Indosat menjadi awal upaya penyadapan Australia terhadap Indonesia,” ungkap Roy yang disebut-sebut juga dekat dengan National Security Agency (NSA), intelijen nya Amerika Serikat. Bahkan Roy diketahui bekerja bersama NSA dalam mengungkap lokasi jatuhnya pesawat Adam Air, dan memungkinkan US Naval Ship Mary Sears milik AL Amerika Serikat datang dan mencari lokasi Black Box di Makassar.
Karena sempat dekat dengan NSA dan mengentahui seluk-beluk intelijen itulah, maka Roy pun mendukung upaya pencabutan slot orbit 150,5 BT dari Indosat karena terbukti hanya untuk memata-matai, termasuk keluarnya Timor-Timur dari Indonesia.
Isu penyadapan yang terjadi atas Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara dan beberapa menteri, juga menjadi perhatian Indonesian Telecommunication Users Groups (IDTUG). Menurut IDTUG, operator penyedian layanan, khususnya pada RI-1, harus bertanggung jawab.
Demikian penegasan IDTUG itu disampaikan Sekjen IDTUG M. Jumadi. Menurut Jumadi, disesalkan bilsa selama ini tidak ada perlakuan khusus terhadap layanan yang bersifat VVIP, apalagi sampai bocor dan bisa disadap. "Operator penyedia layanan untuk RI-1 dan pejabat lainnya harus bertanggung jawab. Jangan jadi agen asing," tegas Jumadi.
Menurut lelaki yang juga merupakan Direksi International Telecommunication Users Gorup (INTUG) ini, mencurigai apa yang dikatakan bahwa sudah ada perlukan khusus terhadap pejabat VVIP. "Jangan-jangan perlakuan khususnya ya untuk disadap itu," ujar Jumadi.
Ditambahkan Jumadi, adanya keterlibatan Singapura seperti diungkap dalam dokumen Edward Snowden, ini makin memperkuat dugaannya bahwa ada operator Indonesia yang menjadi agen asing dan ikut membantu penyadapan. "Sekarang saatnya di audit forensik saja. "Jangan-jangan banyak yang iseng suka menyadap seperti informasi yang tersebar melalui media sosial," pungkas Jumadi.
