MAJALAH ICT – Jakarta. Pemerintah telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk mengambil alih penggunaan slot satelit 150,5 BT yang selama ini dipakai Indosat. Penetapan BRI ini diketahui dari Hasil Rapat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Dalam rapat tersebut, Kementerian Pertahanan akan menggunakan sebagai kapasitas transponder satelit BRI untuk operasi strategis.
Dalam Rapat yang dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring, Presiden SBY melalui Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi telah memberi arahan untuk menyelesaikan masalah slot orbit satelit. Tifatul menjelaskan bahwa Indosat sebagai operator yang diberi izin untuk menggunakan slot orbit satelit geostasioner tidak serius memanfaatkannya. Jika slot tersebut tidak segera diisi, maka Indonesia akan dianggap melanggar ketentuan internasional. Dijelaskan Tifatul, satelit Indosat pada slot tersebut akan de-orbit paling lambat Januari 2014. Mengingat keterbatasan waktu pemerintah memutuskan mencabut izin penggunaan dari Indosat dan memberikannya kepada BRI.
Ketentuan yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union (ITU) dalam resolusi 49 dapat mengakibatkan hak Indonesia untuk filling satelit dapat dicabut. Slot orbit tersebut menurut Tifatul pernah hilang pada 2007 namun berhasil direbut kembali dalam sidang internasional World Radio Conference (WRC) di Jenewa, Swiss.
Keinginan pemerintah, disambut Dirut BRI Sofyan Basyir. Sehingga diusulkan agar segera dilakukan percepatan pengadaan lebih awal. Menurutnya percepatan tersebut akan menjadikan harga menjadi lebih efisien. Bagi BRI yang harus menggelontorkan Rp. 200 miliaran per tahun, meluncurkan satelit dirasa sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Apalagi, satelit juga dapat dipakai oleh perusahaan lain, termasuk juga Kementerian Pertahanan.
