Search
Jumat 21 Juni 2024
  • :
  • :

Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik Sama dengan Tanda Tangan Manual

MAJALAH ICT – Jakarta. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 11 menjelaskan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan. Dimana tanda tangan tersebut meliputi tanda tangan elektronik tersertifikasi dan yang tidak tersertifikasi. Hingga saat ini identitas digital dan sistem legal digital belum ada di dunia internet.

“Kita butuh identitas digital seperti KTP. Dimana identitas digital ini nantinya diterbitkan oleh pihak ke-3 yang bisa dipercaya, dengan merujuk pada NIK serta menggunakan sistem verifikasi yang sudah ada yaitu perbankan dan telekomunikasi,” jelas Kasubdit Teknologi Keamanan Informasi Riki Arif Gunawan pada Seminar The 3rd Security Emergency Response (SER) Awareness and Technical "Next Generation Global Cyber Attack Readiness" di Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Lebih lanjut Riki menjelaskan bahwa kekuatan hukum tanda tangan elektronik sama dengan tanda tangan manual, namun jika ada ketentuan yang menyatakan bahwa harus ada tanda tangan basah, maka akan mengikuti. Selain itu tantangan ke depan adalah menambahakan layer pada sekuriti, mengubah mindset  bahwa digital form is enough, dan berharap agar Otoritas Jasa Keuangan segera mengeluarkan regulasi terkait tanda tangan digital.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tanda tangan elektronik tersertifikasi dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dan dibuktikan dengan sertifikat elektronik. Sedangkan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.