Search
Kamis 23 Mei 2024
  • :
  • :

Kemajuan Hasil Kerja Tim Satgas Anti Penyadapan Masih Jadi Misteri

MAJALAH ICT – Jakarta. Menyusul isu penyadapan yang diduga melibatkan Telkomsel dan Indosat, sebagaimana diungkap Edward Snowden, mantan kontraktor National Security Agency (NSA), mendorong Kementerian Kominfo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Penyadapan. Sepert diungkap Kepala Informasi dan Humas Gatot S. Dewa Broto.

"Pada tanggal 19 Februari 2014 Ditjen PPI (Penyelenggaraan Pos dan Informatika) telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Ditjen PPI, Ditjen Aptika, Staf Khusus Menteri Kominfo/Ketua ID-SIRTII, dan Pusat Informasi dan Humas. Rapat dimaksud menyepakati usulan pembentukan satuan tugas (Satgas)," ungkap Gatot.

Namun sudah sudah hampir tiga minggu, kerja Satgas masih diselimuti misteri. Tidak ada dokumen di laman "Produk Hukum" Kementerian Kominfo yang dapat dijadikan informasi valid mengenai keputusan pembentukan Satgas, karena biasanya ada Keputusan Menteri mengenai hal itu. Bahkan, siapa saja yang bergabung dalam Satgas masih juga tidak diketahui secara pasti. Sehingga, kemajuan hasil kerja Satgas hingga kini tentunya juga belum jelas.

Gatot sendiri pernah menjelaskan bahwa adapun tugas yang diberikan pada Satgas ini adalah menelaah laporan hasil self assesment operator telekomunikasi mengenai 7 instruksi pengawasan penyadapan yang telah disampaikan kepada Menteri Kominfo pada kurun waktu 26 – 28 November 2013 secara rinci, melakukan verifikasi lapangan terhadap proses bisnis (business process) dan prosedur penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pada semua tahap, terutama terhadap penyelenggara dominan, menganalisa implikasi hukum dan melakukan penegakan hukum dalam hal ditemukenali adanya pelanggaran serta menyampaikan laporan secara periodik kepada Menteri berkaitan dengan hasil pelaksanaan di lapangan.

"Keanggotaan satuan tugas dimaksud meliputi internal Kementerian Kominfo yang terkait, BRTI, sejumlah pakar Teknologi Informasi/Akademisi dan terutama melibatkan Tim dari Aparat Penegak Hukum yang tergabung dalam Lawful Interception Team. Masa kerja Satuan Tugas adalah selama 2 Bulan sejak SK Menteri ditandatangani," papar Gatot.

Sebagaimana diketahui, beberapa hari terakhir ini sejumlah pemberitaan yang menyangkut masalah penyadapan yang dilakukan pihak asing kembali mengemuka, setelah sebelumnya pada akhir bulan Oktober 2013 Indonesia dikejutkan dengan sejumlah pemberitaan tentang tindakan Australia yang terbukti telah melakukan penyadapan terhadap sejumlah pejabat tinggi Pemerintah Indonesia, termasuk penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Indonesia kembali muncul dalam pemberitaan terkait skandal penyadapan oleh Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat. Isu tersebut dimuat dalam harian The New York Time yang dilansir tanggal 15 Pebruari 2014, yang dibocorkan oleh mantan kontraktor NSA Edward J Snowden.

Informasi yang didapat NSA ini berasal dari Direktorat Sinyal Australia (ASD). ASD awalnya, memberitahu NSA bahwa mereka melakukan pemantauan komunikasi termasuk antara pejabat Indonesia dengan firma hukum di Amerika Serikat. Disebut dalam dokumen itu, ASD bersedia berbagi informasi dengan NSA. Terhadap masalah tersebut, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pada tanggal 17 Pebruari 2014 telah menyatakan sikap kekecewaan Indonesia terhadap Australia.