Search
Selasa 21 Mei 2024
  • :
  • :

Kementerian Kominfo akan Beri Smart Telecom 30 MHz dan Migrasi Selesai 2016

MAJALAH ICT – Jakarta. Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang melakukan uji publik rencana memindahkan operator Smart Telecom dari rentang frekuensi 1,9 GHz ke 2,3 GHz. 1,9 GHz yang ditempati teknologi PCS ditengarai menginterferensi frekuensi 2,1 GHz atau 3G UMTS. Tempat baru bagi Smart Telecom di 2,3 GHz mendapatkan alokasi cukup besar, 30 MHz TDD, yang dapat disamakan dengan 15 MHz FDD.

Demikian isi dokumen Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak Seluler dan Realokasi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1.9 GHz yang Menerapkan Personal Communication System 1900 ke Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz. Dalam Rancangan tersebut, diharapkan smart Telecom dapat migrasi dengan batas waktu maksimal adalah 14 Desember 2016.

"Pengguna Pita Frekuensi Radio 1.9 GHz pada rentang 1903,125 – 1910 MHz berpasangan dengan 1983,125 – 1990 MHz yang menerapkan Personal Communication System 1900 direalokasikan ke Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz pada rentang frekuensi radio 2330 – 2360 MHz," tulis dokumen Rancangan Peraturan Menteri pada Pasal 4 ayat (1). "Realokasi Pita Frekuensi Radio 1.9 GHz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan wajib diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 14 Desember 2016," demikian ketentuan lainnya di Pasal 4 ayat (2).

Menurut Kepala Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Ismail Cawidu, perpindahan Smart Telecom dilakukan karena berdasar monitoring yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, ditemukenali potensi gangguan yang merugikan (harmful interference) yang diakibatkan oleh penggunaan pita frekuensi radio 1.9 GHz yang menerapkan Personal Communication System 1900 terhadap penggunaan pita frekuensi radio 2.1 GHz yang menerapkan Universal Mobile Telecommunication System.

"Maka sebagai upaya pembinaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika bermaksud mengatur realokasi pengguna pita frekuensi radio 1.9 GHz yang menerapkan Personal Communication System 1900 ke pita frekuensi radio 2.3 GHz, mengingat bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/12/2010, dinyatakan bahwa salah satu dasar dilakukannya realokasi penggunaan spektrum frekuensi radio adalah sebagai upaya pencegahan gangguan yang merugikan (harmful interference) frekuensi radio," papar Ismali dalam keterangan tertulisnya.