Search
Rabu 24 Juli 2024
  • :
  • :

Kementerian Kominfo akan Matikan BTS AXIS Jika Masih Pakai Blok 2 dan 3

MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika selain memberikan surat peringatan kepada PT AXIS Telekom Indonesia, juga mengeluarkan surat kepada seluruh Balai Monitoring untuk melakukan penegakan hukum terkait migrasi AXIS dari blok 2 dan 3 ke blok 11 dan 12, dimana penegakan hukum dimaksud adalah mematikan semua BTS AXIS yang masih menggunakan alokasi frekuensi blok 2 dan 3 karena jadwal migrasi sudah terlewati. Dalam surat tertanggal 27 Agustus 2013 dan bernomor 2175/DJSDPPI/SP.01/08/2013, ditandatangani oleh Dirjen SDPPI, M. Budi Setiawan.

Demikian disampaikan Kepala Informasi dan Humas Gatot S. Dewa Broto. "Surat itu intinya memerintahkan kepada sejumlah  Kepala Balai Monitoring dan Loka Monitoring Spektrum Frekuensi Radio  sebagaimana tersebut di atas untuk melakukan penegakan hukum atas dasar Pasal 7 Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2013 kepada PT Axis Telekom Indonesia. Penegakan hukum itu harus dilakukan seandainya pada wilayah kerja masing-masing  Balai Monitoring dan Loka Monitoring Spektrum Frekuensi Radio  ternyata ditemu kenali adanya pancaran frekuensi radio milik AXIS yang melewati batas waktu tanggal akhir migrasi  pada Blok 2 dan Blok 3 pita frekuensi radio 2.1 GHz," terang Gatot melalui laman resmi Kementerian Kominfo.

Ditambahkan Gatot, sebagai tindak lanjut dari Nota Dinas tersebut, sejumlah Balai Monitoring dan Loka Monitoring Spektrum Frekuensi Radio  telah melakukan beberapa persiapan, seperti di antaranya dilakukan oleh Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio di Bali. "Dalam suratnya  No. B-399/KOMINFO/BALMON.51/PP.01.01/08/2013  tertanggal 30 Agustus 2013 kepada PT Hutchinson 3 Indonesia, PT Axis Telekom Indonesia, PT Telkomsel, PT XL Axiata, PT Indosat dan PT Smart Telekom, maka Kepala Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio di Bali Sensilaus Dore memberitahukan, bahwa kepada perwakilan penyelenggara telekomunikasi tersebut diminta untuk mengirimkan tim pendampingan guna pemeriksaan dan pengukuran  spektrum frekuesi radio pada site BTS para penyelenggra UMTS dan PCS 1900 yang ada di Bali pada tanggal 2 s/d. 6 September 2013. Pengukuran secara fair, transparan dan objektif tersebut dilakukan sebelum dilakukan langkah-langkah penegakan hukum. Dan ini juga dilakukan oleh sejumlah Balai Monitoring dan Loka Monitoring Spektrum Frekuensi Radio  yang diperintahkan oleh Dirjen SDPPI," urai Gatot.

Dengan dikeluarkan keputusan tegas pemerintah itu, menurut Gatot, pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Kominfo sama sekali tidak membela salah satu kepentingan penyelenggaa telekomunikasi apapun, karena semata-mata hanya bertujuan melakukan peneakan hukum. "Dalam arti, jika ternyata yang melakukan pelanggaran ternyata tidak hanya PT Axis Telekom Indonesia, tetapi juga penyelenggara telekomunikasi yang lain-lain, maka tidak ada pilihan bagi Kementerian Kominfo untuk bertindak sangat tegas tanpa kompromi. Hal lain, seandainya penegakan hukum ini tidak dilakukan, sama artinya dengan upaya pembiaran terhadap peraturan yang ada.  Dan untuk mendahului (pra kondisi) terhadap penegakan hukum tesebut, sebelumnya Kementerian Kominfo sebelumnya sudah menkondisikan dengan dipublikasikannya Siaran Pers No. 66/PIH/KOMINFO/8/2013 tertanggal  20 Agustus 2013 tentang Progress Report Penataan Menyeluruh Pita Frekuensi 2.1 GHz (Layanan 3G), dengan harapan pihak PT Axis Telekom Indonesia dapat mengetahui sikap resmi yang akan menjadi tanggapan Kementerian Kominfo atas surat PT Axis Telekom Indonesia," pungkas Gatot.