Search
Selasa 21 Mei 2024
  • :
  • :

Kementerian Kominfo Atur Kampanye Melalui Layanan Telekomunikasi

MAJALAH ICT – Jakarta. Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada tanggal 14 Maret 2014 telah menanda-tangani Peraturan Menteri Kominfo No. 14 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Melalui Penggunaan Jasa Telekomunikasi.  Dengan adanya peraturan baru ini, maka peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Kominfo No. 11 Tahun 2009 tentang Kampanye Pemilihan Umum Melalui Jasa Telekomunikasi dicabut dan tidak berlaku lagi, karena tidak sesuai dengan kondisi hukum dan dasar hukum yang berlaku.

Menurut Kepala Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Gatot S. Dewa Broto, meskipun masa kampanye Pemilu 2014 sudah mulai berlangsung, namun Peraturan Menteri tetap sangat penting, karena minimal mengatasi sejumlah persoalan yang sudah mulai banyak dikeluhkan oleh sejumlah warga masyarakat, yaitu mulai dari adanya SMS dari Caleg tertentu dan atau dari Tim Suksesnya untuk memilih Caleg tertentu dengan iming-iming imbalan uang tertentu dengan mengetik atau mengirimkan pada nomer tertentu. Atau modus lain adalah dengan cara mengirimkan SMS dengan mendiskreditkan nama Caleg atau Parpol tertentu lainnya dengan tujuan untuk mendorong tidak memilih Caleg tertentu yang didiskreditkan. "Tim Sukses dan atau Parpol tertentu tetap diperbolehkan (bekerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi) misalnya mem-broadcast SMS nya dengan menunjukkan identitas Caleg atau Parpolnya pada fitur pengirimnya (misal from: XYZ, ata Parpol ABC), namun tidak diperbolehkan minta penyelenggara telekomunikasi untuk memperoleh identitas data pengguna telekomunikasi yang akan di-target saat broadcast," paparnya.

Menurut Gatot, Peraturan Menteri tentang Kampanye Pemilu Melalui Jasa Telekomunikasi itu hanya mengatur dan mencegah pelanggaran-pelanggaran di 3 (tiga) ranah, yakni voice (penggunaan telepon), Short Message Service/SMS (Layanan Pesan Singkat) dan Multimedia Messaging Service (MMS). "Jadi, Permen yang nantinya akan diterbitkan Kominfo itu hanya mengatur 3 (tiga) hal”, ujarnya.

Dijelaskannya, Permen yang akan diterbitkan itu, sesungguhnya bukan yang pertama kalinya, karena di tahun 2009 ada peraturan yang sama, dengan judulnya juga sama yaitu Peraturan Menteri No 11 tahun 2009 tentang Kampanye Pemilu Melalui Jasa Telekomunikasi.

Yang diatur dalam Permen tersebut, yang tidak boleh adalah melanggar lambang-lambang kenegaraan, menyangkut masalah SARA, black champaigne, serangan fajar dan sebagainya, jelasnya.

Gatot mengungkapkan SMS, jumlahnya seabreg-abreg. "Dalam sehari saja untuk satu operator itu bisa 500 juta hingga 600 juta SMS yang bersliweran”, paparnya.

Ditambahkannya, Kementerian Kominfo dan jasa telekomunikasi (operator) bukan sebagai pihak eksekusi, tapi hanyalah sebagai penerima laporan adanya indikasi pelanggaran yang kemudian diserahkan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kalau ada pengaduan itu, kita larikan langsung ke Bawaslu. Karena, kalau kami yang mempelototi, nggak mungkin, sebanyak itu. Tapi, kami tampung, kami lempar ke Bawaslu. "Kemudian hak merekalah untuk menilai melakukan assessment apakah ini perlu ditindaklanjuti atau tidak," ujar Gatot.

Diakuinya, pengalaman pada tahun 2009 laporan yang masuk cukup banyak jumlahnya. "Pada tahun 2009 banyak sekali pengaduan yang masuk, dan sepertinya tidak semuanya yang ditangani”, tuturnya.

Gatot menambahkan, Kementerian Kominfo juga berencana mengatur kampanye Pemilu di ranah media sosial seperti di twitter ataupun di facebook. Namun, Kementerian Kominfo hanya mengatur dan mencegah pelanggaran-pelanggaran di ranah media sosial.

Media sosial itu, kan informasinya juga tidak kalah cepatnya dan nanti kalau langsung kami atur nanti ujung-ujungnya dianggap melanggar kebebasan ekspresi dan sebagainya. Kami, hanya meyampaikan, karena kami bukan wasitnya dari pelaksanaan kampanye, kata Gatot.