Search
Kamis 23 Mei 2024
  • :
  • :

Kementerian Kominfo Dinilai akan Pegang Kekuasaan Mutlak Atas Internet

MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menggelar uji publik Rencana Peraturan Menteri (RPM) Kominfo mengenai pemblokiran konten negatif. Langkah ini diambil untuk memperoleh masukan, tanggapan, komentar, dan kritik dari masyarakat atau berbagai pihak terkait penyempurnaan rancangan RPM yang dilakukan Kominfo. Uji publik dilakukan hingga 15 Maret mendatang.

Mengenai rencana penerbitan rancangan peraturan menteri tersebut, ICT Watch sebagai lembaga yang akrab dengan pengembangan Internet Sehat dan dekat dengan komunitas internet di Indonesia, mengkritisi dengan keras aturan yang akan dijadikan sebagai pedoman pemblokiran konten negatif tersebut.

Seperti disampaikan Donny BU, Direktur ICT Watch, RPM tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif ini sama saja dengan bentuk pengontrolan informasi yang ketat oleh negara dan pada prakteknya rentan mencederai hak berekspresi dan berinformasi sebagaimana diatur konstitusi Indonesia, UUD 1945 pasal 28F.

Sehingga, "Jika RPM ini diberlakukan, maka pemerintah, dalam hal ini Kemkominfo memegang kekuasaan mutlak atas informasi di Internet yang boleh atau tidak boleh diakses masyarakat," tandas Donny. Ditambahkan Donny, ICT Watch juga menilai tata kelola daftar alamat situs yang bermuatan negatif atau yang disebut TRUST + Positif tidak jelas asal muasalnya.

Apalagi, katanya, pengelolaan database tersebut nantinya akan dipegang oleh pihak lain. "Mekanisme dalam memberikan, pemberi ataupun penerima mandat untuk mengelola database ini tidak transparan dan akuntabel. Padahal database ini akan menjadi hal yang akan diwajibkan untuk dipasang oleh seluruh Internet Service Provider (ISP) se-Indonesia," kritik Donny.