Search
Kamis 23 Mei 2024
  • :
  • :

Kementerian Kominfo Gelar Uji Publik Penyelenggaraan Sistem Elektronik

MAJALAH ICT – Jakarta. Beberapa waktu terakhir ini cukup banyak menjadi pembicaraan sejumlah pihak tentang jadi tidaknya Kementerian Kominfo akan mengatur tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik. Rencana penyusunan regulasi tersebut kini sudah memasuki tahap final karena regulasi tersebut merupakan salah satu dari 10 Peraturan Menteri Kominfo yang wajib disusun sebagai implementasi dari pelaksanaan PP No.82 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) .

Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Komifo tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik ini menurut Kepala Informasi dan Humas Kominfo, Gatot S. Dewa Broto, bukan baru saat ini saja, karena sudah dimulai sejak kuartal pertama tahun 2013 dan kemudian bahkan sudah dibahas bersama dengan sejumlah pemangku kepentingan, baik dari kalangan Kementerian Kominfo, akademisi dan praktisi IT.

"Oleh karena pentingnya RPM ini, Kementerian Kominfo pada tanggal 11 hingga 28 Maret 2014 melakukan uji pubik terhadap RPM Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik. Kepada berbagai pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan substansi RPM ini dipersilakan untuk mengkritisi, mengurangi, menambah dan atau menyampaikan berbagai usulan lain. Seluruh tanggapan tersebujt mohon disampaikan via email paling lambat tanggal 28 Maret 2014 ke alamat email noor.iza@kominfo.go.id," papar Gatot.

Dijelaskan Gatot, hal penting yang diatur dalam RPM Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik adalah bahwa Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam melakukan pendaftaran Sistem Elektronik. Sementara ruang lingkup Peraturan Menteri ini, yaitu penentuan lingkup jenis Sistem Elektronik yang wajib didaftarkan dan tata cara pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik. "Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran. Penyelenggara Sistem Elektronik untuk non pelayanan publik dapat melakukan pendaftaran," urainya.

Adapun Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik meliputi institusi penyelenggara negara yang terdiri dari lembaga negara dan/atau lembaga pemerintahan dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya, korporasi berupa Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya, dan badan hukum lain yang menyelenggarakan Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan misi Negara.