Search
Selasa 25 Juni 2024
  • :
  • :

Kementerian Kominfo Implementasikan Tanda Tangan Digital

MAJALAH ICT – Jakarta. UU ITE disusun sebagai payung implementasi teknologi informasi di Indonesia. UU ITE bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia serta memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaran Teknologi informasi. Salah satu cara memberikan rasa aman adalah dengan menjamin keaslian serta legalitas suatu dokumen melalui sistem otentifikasi yang disebut tanda tangan digital yang merupakan bagian dari tanda tangan elektronik.

“Dalam Pasal 11 UU ITE menyatakan bahwa Tanda tangan elektronik memliliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, artinya kekuatan hukum tanda tangan elektronik sama dengan tanda tangan basah,” terang Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Farida Dwi Cahyarini saat membuka Seminar TandaTangan Digital PadaTransaksi Elektronik di Novotel Tangerang, Banten.

Farida menjelaskan bahwa menurut UU ITE, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Semakin tingginya kejahatan siber dan kebutuhan masyarakat akan perlindungan transaksi elektronik dan identitas eletronik,mengakibatkan kebutuhan terhadap Tanda Tangan Digital menjadi semakin penting. Kebutuhan lainnya yang mendesak adalah kebutuhan untuk mengurangi konsumsi penggunaan kertas yang luar biasa besar di perkantoran, “Jika kita mampu merubah mindset bahwa dokumen digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen kertas, maka kita dapat menghilangkan kewajiban menggunakan kertas pada dokumen legal,” jelasnya.

Dengan implementasi Tanda Tangan Digital, maka diharapkan seluruh pihak dapat menerima dokumen dalam bentuk digital saja dan dapat diverifikasi keasliannya, sehingga mampu menyediakan layanan yang tidak lagi membutuhkan kertas dalam proses perijinan maupun output layanannya.

Dalam membangun Tanda Tangan Digital Nasional, kita berharap banyak pihak dapat bersama-sama melakukan implementasi dan menerima dokumen digital sebagai dokumen legal. “Agar implementasi Tanda Tangan Elektronik lebih cepat terealisasi maka dibutuhkan kesepakatan secara nasional bahwa kita akan menggunakan Tanda Tangan Elektronik secara bersama-sama,” harap Sekjen Kementerian Kominfo.