Search
Rabu 26 Juni 2024
  • :
  • :

Kementerian Kominfo Keluarkan Aturan Pedoman Perangkat Daerah di Bidang Kominfo

MAJALAH ICT – Jakarta. Menteri Kominfo pada tanggal 18 Agustus 2016 menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika. Peraturan tersebut dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Menteri tersebut diatur tentang Bentuk, Tipe, Nomenklatur, Penggabungan Urusan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Untuk Format Perumusan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dicantumkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Infomatika.

"Pengaturan Format Perumusan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah ditujukkan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Tipe A, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Tipe B, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Tipe C, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/ Kota Tipe A, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/ Kota Tipe B, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/ Kota Tipe C," demikian jelas Kementerian Kominfo dalam keterangan tertulisnya.

Tata cara penyusunan pedoman nomenklatur perangkat daerah disusun sebagai panduan bagi semua perangkat daerah bidang komunikasi dan informatika dalam menyusun pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota supaya terwujud sinerginitas kelembagaan perangkat daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sementara itu, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang  Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika telah disahkan pada 1 September 2016. Hasil pemetaan tersebut mencakup 543 wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan kategori yang berbeda-beda mulai dari sangat kecil, kecil, sedang, dan besar.

Terkait RPM Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kominfo, dijelaskan bahwa hasil pemetaaan urusan  pemerintahan bidang komunikasi dan informatika merupakan hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bidang komunikasi dan informatika setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis. Nantinya hasil pemetaan tersebut akan digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Kominfo sebagai dasar pembinaan teknis kepada daerah secara nasional.

Dalam hal kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika dapat diturunkan dari hasil pemetaan.