Search
Selasa 21 Mei 2024
  • :
  • :

Kementerian Kominfo Kembali Gelar Uji Publik Komunikasi Radio

MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali menggelar uji publik. Kali ini, uji publik dilakukan untuk perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio yang diidentifikasi untuk penggunaan sistem komunikasi radio titik ke titik. Rancangan peraturan ini akan ditetapkan sebagai Peraturan Menteri adalah dalam rangka penggunaan frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan sistem komunikasi radio titik ke titik melalui gelombang mikro secara tertib, efektif dan efisien.

Menurut keterangan tertulis Ismail Cawidu, Kepala Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, hal-hal yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri ini antara lain batasan perangkat sistem Komunikasi Radio titik ke titik (point-to-point) melalui gelombang mikro yang terdiri dari Microwave Link, Studio Transmitter Link dan Trans Horizon Link.

Kemudian, perencanaan penggunaan pita frekuensi radio yang diatur adalah dari rentang 4,4 GHz hingga 86 GHz. Adapun ketentuan yang akan diberlakukan, Pita frekuensi radio pada rentang 4,4-86 GHZ dapat digunakan untuk keperluan microwave link dan studio transmitter link, untuk 4,4-5 GHz untuk trans horizon link dan ada  rentang frekuensi radio yang dapat digunakan bersama antara  microwave link dan studio transmitter link dengan sistem komunikasi radio dinas Satelit.

Untuk penggunannya, kanal frekuensi radio untuk sistem komunikasi radio ini berdasarkan Izin Stasiun Radio (ISR). Ketentuannya, diberikan berdasarkan hasil analisa teknis frekuensi radio dengan prinsip first come first served, dan dapat dicabut apabila menimbulkan gangguan yang merugikan (harmful interference) terhadap pengguna frekuensi radio lainnya. Ijin dapat diberikan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan lembaga penyiaran jasa televisi siaran atau penyelenggara telekomunikasi khusus.

"Ketentuan peralihan yang memberikan kesempatan selama lima tahun kepada pemegang ISR yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, untuk tetap menggunakan kanal frekuensi yang digunakannya dengan tetap melakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri ini dalam hal masih ingin menggunakan frekuensi radio. Peraturan Menteri ini berlaku satu tahun sejak diundangkan," terang Ismail.

Dijelaskannya, bagi masyarakat yang ingin menanggapi Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan  Informatika  tentang Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio untuk Sistem Komunikasi Radio Titik ke Titik (Point-To-Point) melalui Gelombang Mikro, dipersilakan mengirimkan email kepada pehaes@postel.go.id, pamoragung@gmail.com, dan baghukprp@gmail.com dari tanggal 11-18 September 2014.