Search
Kamis 23 Mei 2024
  • :
  • :

Kementerian Kominfo Konsultasikan Persyaratan Teknis Microwave dengan Sistem Digital Hybrid

MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika konsultasi publik  alat dan perangkat Komunikasi Radio Titik ke Titik Melalui Gelombang Mikro dengan Sistem Digital Hybrid (Point-To-Point Digital Microwave Link Hybrid). Pengaturan mengenai alat dan perangkat ini menjalankan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi,dimana  setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/ atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis.

Seperti disampaikan Kepala Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Ismail Cawidu, beberapa hal yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Persyaratan Teknis Alat dan PerangkatKomunikasi Radio Titik ke Titik Melalui Gelombang Mikro dengan Sistem Digital Hybrid (Point-To-Point Digital Microwave Link Hybrid), yaitu perangkat yang termasuk dalam jenis Alat dan Perangkat Komunikasi Radio Titik Ke Titik Melalui Gelombang Mikro dengan Sistem Digital Hybrid (Point to Point Digital Microwave Link Hybrid) meliputi Microwave Link dan Studio to Transmitter Link untuk keperluan penyelenggaraan televisi siaran. Kemudian, fungsi operasional yang harus dipenuhi oleh alat dan perangkat komunikasi radio titik ke titik melalui gelombang mikro dengan sistem digital hybrid.

Sementara itu, karakteristik utama alat dan perangkat, antara lain adalah bahwa range frekuensi radio yang dapat digunakan untuk pengoperasian alat dan perangkat ini semula adalah pita frekuensi radio 5 GHz, 6 GHz, 7 GHz, 8 GHz, 11 GHz, 13 GHz, 15 GHz, 18 GHz, 21 GHz, dalam Rancangan Peraturan Menteri ini ditambahkan pita frekuensi radio 28 GHz, 32 GHz, 38 GHz, dan 80 GHz. Penambahan range frekuensi radio ini mengikuti perencanaan penggunaan pita frekuensi radio untuk sistem komunikasi radio titik ke titik (point-to-point) melalui gelombang mikro. Ada juga pengaturan mengenai daya pancar maksimum yang diperbolehkan, pengolahan sinyal, radio spectrum mask mengacu pada ETSI 302 217 – 2 – 2, spurious emission maksimum yang diperbolehkan, antar muka fisik, sistem kontrol dan monitoring yang harus dimiliki oleh alat dan perangkat serta pengaturan catu daya. 

"Kementerian Komunikasi dan Informatika mempersilakan masyarakat untuk menanggapi Rancangan Peraturan Menteri dimaksud hingga 7 Oktober 2014. Tanggapan dan masukan dapat disampaikan melalui pehaes@postel.go.id, baghukprp@gmail.com dan fajarprasanti@gmail.com," kata Ismail dalam keterangan tertulisnya.