Search
Sabtu 13 Juli 2024
  • :
  • :

Kementerian Kominfo Mulai E-Licensing untuk Perijinan Telekomunikasi

MAJALAH ICT – Jakarta. Mulai 1 Juli ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara resmi mulai menggunakan perijinan secara elektronik (e-licensing) untuk penyelenggaraan telekomunikasi. Peresmian pemanfaatan e-licensing untuk perijinan telekomunikasi ini diresmikan olej Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Syukri Batubara. Sistem merupakan bagian dari sistem pelayanan publik Ditjen PPI Kementerian Kominfo, yang dikembangkan sebagai sarana untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan lebih mudah dijangkau serta dalam rangka menghindari terjadinya praktik KKN dan percaloan dalam proses perizinan dan uji laik operasi (ULO) penyelenggaraan telekomunikasi.

Sebagai informasi, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.  96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang bertujuan untuk mencapai misi pelayanan publik yaitu menciptakan pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik yang prima adalah pelayanan publik dimana proses pelayanan cepat, pengurusan mudah diakses, dan pelayanan yang ramah dan bersahabat. Adanya Sistem Layanan Online Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi (e-Licensing) ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan pelayanan prima diatas.

Menurut Kepala Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Gatot s. Dewa Broto, e-licensing Perizinan Telekomunikasi ini muncul dikarenakan adanya tuntutan terhadap keterbukaan layanan terhadap masyarakat dalam melakukan proses perizinan jasa dan jaringan telekomunikasi, serta sebagai bentuk komitmen dari Ditjen PPI terhadap layanan kepada masyarakat untuk dapat melakukan proses perijinan yang transparan. "Penggunaan teknologi aplikasi berbasis web adalah jawaban untuk lebih mempermudah memberikan layanan jasa kepada masyarakat. Penerapan Teknologi dengan menggunakan aplikasi Form Generator yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi Content Management System (CMS) merupakan bentuk antisipasi terhadap cepatnya perkembangan teknologi dan perubahan-perubahan pada format permohonan," katanya dalam Siaran Pers resmi Kementerian.

Gatot menjelaskan, adapun manfaat dari E-Licensing Perizinan Telekomunikasi ini antara lain memberikan transparansi proses pelayanan melalui fitur monitoring proses, pemohon ijin hanya cukup menyampaikan surat permohonan dan surat pernyataan bermaterai saja, jika dokumen kelengkapan permohonan lainnya telah disampaikan secara online. Selain itu, "Meningkatkan mutu Database Pemohon Izin dan Pemilik Izin Penyelenggaraan Layanan Jasa dan Jaringan Telekomunikasi di Direktorat Telekomunikasi serta memudahkan pengecekan daftar penyelenggara telekomunikasi (Jasa & Jaringan Telekomunikasi) oleh instansi yang membutuhkan," jelasnya.

Ditambahkan Gatot, dengan adanya sistem e-Licensing pemohon dapat memantau langsung status permohonan izin jasa dan jaringan serta uji laik operasi (ULO) yang sedang diajukan. "Dari sisi calon pemohon izin dan ULO, sistem e-Licensing ini akan sangat memudahkan dalam pengajuan dokumen permohonan. Dokumen yang sebelumnya harus diserahkan dalam bentuk hardcopy yang sangat tebal sekarang cukup diunggah lewat website e-Licensing saja. Pemohonhanya menyampaikan surat permohonan, surat pernyataan bermaterai, serta tanda terima dokumen untuk proses pengajuan permohonan izin," papar Gatot.