MAJALAH ICT – Jakarta. Menyusul pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah perhelatan Internet Governance Forum, pada 22-25 Oktober mendatang di Bali, Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto mengatakan bahwa Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) akan mengirimkan surat kepada PBB mengenai hal itu.
Menurut Gatot, surat itu akan ditembuskan juga ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Surat itu akan dikirim ke Sekjen PBB dan seharusnya ada tembusan ke presiden. Teknis siapa yang akan mengirim surat masih belum ditentukan apakah dari Kominfo atau Kemenlu," kata Gatot.
Dijelaskan Gatot, pembatalan disebabkan dana yang kurang hingga mencapai Rp. 10,5 miliar. Total biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan acara IGF 2013 sendiri mencapai Rp 22 miliar. Dari pihak penyelenggara ID-IGF sudah terkumpul dana Rp. 9 miliar, dari Kominfo sudah mengalokasikan dana sebesar Rp. 2,5 miliar. Jadi biayanya masih kurang sekitar 10,5 miliar. "Ini merupakan hasil optimal yang sudah kami lakukan," ujar Gatot.
Diungkap Gatot, sempat pula ada upaya menambahkan dana yang diajukan lewat APBN-P atau anggaran yang dimiliki Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), tapi urung dilakukan.
"Pernah ada wacana untuk minta anggaran ke BP3TI tapi diputuskan tidak karena bukan tupoksi BP3TI. Jika ada audit nanti takutnya ada masalah," ungkap Gatot. BP3TI sendiri sekarang dalam sulit setelah Kejagung menetapkan Kepala BP3TI sebagai tersangka dalam kasus dugaan kerugiaan negara dalam proyek MPLIK.