Search
Selasa 21 Mei 2024
  • :
  • :

Kementerian Kominfo Telah Blokir Hampir 1 Juta Situs

MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir hampir 1 juta konten negatif hingga Mei 2014. Angka berdasar data Kementerian di bawah Tifatul Sembiring sejak dilakukan pemblokiran situs yang memuat konten negatif.

Demikian dikatakan Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Ismail Cawidu. "Berdasarkan data Kemenkominfo, sejak dilakukan pemblokiran situs yang memuat konten negatif sampai bulan Mei, telah dilakukan pemblokiran 813.732 situs," katanya.

Sementara itu, di tahun ini sudah ada 429 situs yang memuat konten negatif yang diblokir. Adapun Rinciannya, terdiri 394 konten porno, 31 laman judi, dan empat mengandung penipuan. "Kalau disinyalir ada situs yang sudah di blokir tapi masih bisa dibuka, tolong kami diberikan datanya," lanjut Ismail.

Dijelaskannya, ketika Kemenkominfo memblokir satu situs porno, maka besar kemungkinan akan muncul situs porno yg baru. Karena itu, diharap ada peran aktif masyarakat jika menemukan situs porno untuk membantu melaporkan ke instansinya dengan mengirim surat elektronik ke aduankonten@mail.kominfo.go.id.

Pemblokiran yang dilakukan Kementerian Kominfo menimbulkan kontroversi, terutama sejak pemblokiran Vimeo.com beberapa waktu lalu. Dari surat yang dikirimkan ICT Watch, ternyata diketahui dari jawaban Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa Tim Trus+ belum memiliki standar prosedur operasi (standard operation procedure-SOP).

"Dalam menentukan alamat suatu situs apakah masuk atau tidak ke dalam TRUST+ Positif, digunakan SOP yang telah disiapkan. Persiapan SOP dilakukan pada tahun 2011. SOP tersebut kemudian dibahas lebih mendalam dan akan dijadikan sebagai tata cara penanganan situs bermuatan negatif," jawab Kominfo atas pertanyaan ICT Watch apakah Tim Trust+ memiliki SOP yang baku dan tertulis dimana scan jawaban tersebut telah tersebar di media sosial.

""Uniknya, Kominfo sendiri kemudian memberikan link Siaran Pers No. 24-2014. Link ini bertautan dengan rencana Kementerian Kominfo sejak awal tahun 2013 telah berinisiatif untuk menyusun suatu RPM (Rancangan Peraturan Menteri) yang dapat menjadi tata cara dan prosedur tetap dalam penanganan konten negatif di internet. Karena mengacu pada link uji publik, dan bukan Peratura Menteri yang sudah bernomor dan ditandatangani, maka dapat diartikan SOP baku belum dimiliki Tim Trust+.

Selain maslaah SOP, pertanyaan yang juga ditanyakan ICT Watch melalui Surat tertanggal 25 Mei 2014 adalah mengenai siapa saja personel Tim Trus+ yang dijawab Kementerian Kominfo hanya berasal dari Kementerian Kominfo saja. "Inisiatif melakukan pelibatan dengan instansi terkait lain dan stakeholder lain sudah pernah dijajaki namun belum terlaksana," jawab Kominfo.

Sedang mengenai apakah Tim Trust+ memiliki standar kualifikasi atau standar tertentu, dijawab Kementerian di bawah Menteri Tifatul Sembiring ini bahwa sampai saat ini tim Trust+ belum memiliki suatu komptensi tertentu untuk personnel yang membantu verifikasi.