Search
Kamis 23 Mei 2024
  • :
  • :

Kementerian PANRB Belajar E-Government dari Korea Selatan

MAJALAH ICT – Jakarta. Pemerintah Korea melalui Korea International Cooperation Agency (KOICA) memperkenalkan proyek E-Government yang dinilai sangat relevan dengan kebijakan kabinet baru Jokowi. Sistem dimaksud antara lain proses bisnis sistem pemerintahan atau Government Bussiness Process System (BPS), sistem monitoring dan manajemen online atau Intellingent Transportation System (ITS), dan sistem Iinformasi kesehatan dan kesejahteraan (Kartu Kesejahteraan).

Hal itu terungkap dalam workshop Forum Kerjasama e-Government antara pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Korea dengan tema "Smarter Strategi for Better Government" di Jakarta. Acara ini merupakan bentuk dukungan dari Ministry of Security and Public Administrations (MOSPA) Korsel terhadap Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis teknologi informasi (E-Government).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengakui, selama ini IT masing2 K/L terpisah dan tersebar yang menciptakan ‘pulau sistem’ sendiri. Tidak ada standardisasi data dasar pada masing-masing kementerian. Aplikasi umum yang dipakai tidak sama, sehingga belanja IT sangat besar. Pada tahun 2013 belanja IT mencapai Rp 14 trilyun. "Selain itu rendahnya aksesibilitas dan keamanan data dan sistemnya," ujar Yuddy.

Kementerian PANRB selaku penanggung jawab tata kelola pemerintahan mengeluarkan kebijakan untuk mengharmonisasikan peraturan dan kebijakan kunci implementasi tata kelola E-Gov, dan mendorong pengintegrasian teknologi infomasi komunikasi (TIK) dari silo ke resource sharing.

Yuddy menekankan bahwa Indonesia memiliki banyak tantangan untuk mencapai reformasi birokrasi. Indonesia akan berhasil menerapkan e-Government untuk membuat pemerintah lebih efektif dan transparan. "Indonesia perlu mencontoh pengalaman Korea agar berhasil dalam menerapkan dan mengembangkan e-Government," imbuhnya.

Tahun lalu, Indonesia dan Korea menandatangani MOU kerjasama di bidang e-Government dan reformasi birokrasi. Setelah itu, kedua negara bekerja sama untuk membuat Master Plan e-Government Indonesia dan meningkatkan kapasitas e-Government. Presiden PARK Keun-hye dan Pak Jokowi juga membahas kerjasama e-Government melalui telepon, tidak lama setelah pemilihan Presiden Indonesia. Forum ini merupakan tindak lanjut dari MoU dan komitmen dari kedua Presiden.

Dalam forum itu, Pemerintah Indonesia memaparkan arah dan strategi e-Government , sementara pemerintah Korea membagi pengalaman pembangunan E-Government Korea dan rencana masa depan. KOICA juga memberikan presentasi mengenai strategi kerjasama e-government Korea-Indonesia dengan berbekal pengalaman 20 tahun kerjasama di Indonesia.

Korea Selatan berada di peringkat nomor satu negara di dunia dalam hal pengembangan e-government dan partisipasi secara online oleh e-Government survei PBB berturut-turut pada tahun 2010, 2012, dan 2014.