Search
Minggu 14 Juli 2024
  • :
  • :

Kementrian Kominfo Bantah Langgar UU ITE Terkait Sosialisasi BBM

MAJALAH ICT – Jakarta.  Kementerian Komunikasi dan Informatika membantah telah melanggar UU ITE No. 11/2008 sebagaimana disebut oleh Yayasan Satu Dunia. Demikian bantahan tersebut disampaikan Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo Gatot Dewa Broto. Meski begitu, Gatot mengucapkan terima kasih atas perhatian Satu Dunia dan komponen masyarakat lainnya agar pemerintah berhati-hati terhadap apapun kebijakannya.

Dijelaskan Gatot, Kementerian Kominfo berpendapat bahwa pengiriman SMS Broadcast tersebut tidak berpotensi melanggar UU. Hal itu karena Pasal 26 UU ITE secara lengkap menyebutkan: "1. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan; (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang". 

Kemudian, kata Gatot, dalam penjelasannya Pasal 26 ayat (1) tersebut dinyatakan, bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan; b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai; c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses; informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Kemudian ayat (2) dianggap cukup jelas.

"SMS Broadcast tersebut tidak menggunaan data pribadi yang dipublikasikan secara terbuka, karena selain hanya sekali dikirimi SMS dalam durasi 2 minggu, juga karena pribadi yang dimaksud disini hanya sebagai objek penerima. Itulah sebabnya awal acara pengiriman SMS Broadcast dilakukan secara terbuka dalam suatu seremoni dengan mengundang puluhan wartawan, karena hal tersebut menunjukkan iktikad baik pemerintah untuk menyampaikan maksud dan tujuannya secara transparan," jelas Gatot.

Dipaparkan Gatot, setiap pribadi berhak untuk bebas dari gangguan, dan itulah sebabnya nama pengirimnya disebutkan secara resmi (Tim Sosialisasi BBM / Timsos BBM). "Hal ini untuk menghindari kesan negatif penerima terhadap masih banyaknya SMS Spam, baik informasi promosi, penipuan, dan berbagai informasi lainnya, yang lebih banyak tidak jelas asal usulnya yang dikeluhkan oleh cukup banyak warga masyarakat," katanya lagi.

Gatot juga beralasan mengenai pengiriman SMS Broadcast yang hanya dikirimkan satu kali saja, karena selain tidak ingin mengganggu privasi pengguna, tetapi juga agar memberi contoh untuk tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (SMS) Ke Banyak Tujuan. "Pasal 19 menyebutkan, bahwa setelah penerima pesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menolak pesan berikutnya, pengirim jasa pesan singkat ( short messaging service / SMS) ke banyak tujuan ( broadcast ) dilarang melakukan pengiriman pesan berikutnya. Jadiu kalau selama ini pengguna layanan sering menerima SMS berulang dari pengirim yang sama namanya secara broadcast, hak yang bersangkutan untuk melaporkannya kepada operator telekomunikasi," tandas Gatot.