MAJALAH ICT – Jakarta. Balai Penyedia dan Pengelola Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) tengah mencermati adanya anggapan sebagian kalangan bahwa Program Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Program Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) gagal. Menurut Kepala BP3TI Santoso Serad, tidak optimal PLIK-MPLIK dikarenakan adanya problem inti dan problem turunan.
“Hasil evaluasi kami sudah mengarah ke problem inti, yaitu ketersediaan bandwidth, ketersediaan listrik, dan sumber daya manusia open source,” ujar Santoso. Menurut dia, selain problem inti juga ada problem turunannya. Akibatnya, tambah Santoso, penggelaran PLIK/MPLIK kurang optimal. BP3TI mengaku tengah mencari cara bagaimana agar program tersebut bisa berjalan sesuai tujuan semula dan dapat dinikmati masyarakat secara optimal.
Sementara itu, PLIK yang tersebar diseluruh Indonesia dianggap sebagian kalangan tidak berjalan sesuai dengan peruntukkannya. Bahkan, PLIK dinilai 90% telah mati suri di seluruh kota/kabupaten di Indonesia. Karena itu DPR membentuk Panja PLIK-MPLIK dan telah beberapa kali memanggil dan meminta pertanggungjawaban Menkominfo Tifatul Sembiring, terkait dengan pelaksanaan PLIK-MPLIK.
"Kita akan minta pertanggungjawaban Menkominfo soal pelaksaan PLIK-MPLIK," ujar Tantowi. Tantowi geram Komisi I DPR memperoleh laporan program yang secara teknis membangun warung internet (warnet) bersubsidi berbasis di kecamatan, banyak yang salah sasaran. "Harusnya PLIK dan MPLIK dibangun di kawasan terpencil, pada kenyataannya banyak yang dijalankan di kota kecamatan yang dekat dengan kota besar. Itu kita temukan setelah kita kunjungan kerja ke enam propvinsi yakni Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, NTB, Jawa Timur, dan Maluku," tegas Tantowi.
Selain itu, menurut Tantowi, persoalan ini juga akan dilaporkan ke ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar persoalan dana USO yang dipakai untuk PLIK-MPLI diaudit secara tuntas. Hal ini karena penyediaan PLIK-MPLIK menggunakan uang negara karena dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ini memakai uang negara karena tetap melalui mekanisme APBN. Kami meminta BPK untuk mengauditnya," ungkap politisi dari Partai Golkar ini.
Yang juga disorot adalah laporan BP3TI yang sejak 2010 baru mengeluarkan dana sekitar Rp. 800 miliar. Ini artinya ada dana sisa Rp. 1,6 triliun yang mengendap di rekening BP3TI. "Ini bagaimana pertanggungjawabannya? Kemana bunga uangnya? Berdasarkan simulasi deposito berjangka di Bank Mandiri dengan suku bunga 5,55 persen setahun, maka nilai bunga uang Rp.1,5 triliun itu adalah Rp.88,8 miliar," kritik Tantowi.
