Search
Jumat 19 April 2024
  • :
  • :

Kerugian Negara dalam Kasus IM2 Masih Jadi Obyek Sengketa

MAJALAH ICT – Jakarta. Dalam gugatan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Penasehat hukum mantan Direktur IM2 Indar Atmanto, Jhon Thomson, mengingatkan agar BPKP tidak menggunakan obyek sengketa pemeriksaan sampai ada kekuatan hukum yang mengikat terkait benar tidaknya nilai kerugian negara.

"Jika jaksa penuntut umum tetap menjadikan obyek sengketa di PTUN itu sebagai alat bukti, maka tindakan tersebut masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, begitu juga dengan Nasrul Wathon selaku auditor BPKP," demikian kata Jhon.

John pun mengirimkan surat kepada Jaksa Agung RI dan  Kepala BPKP. Menurutnya, peran BPKP sebagai auditor  akan terkena sanksi hukum jika masih berkeras memeriksa kasus dugaan penyalahgunaan frekuensi yang diduga merugikan egara Rp. 1,3 triiun. Hal itu, kata Jhon, alat bukti yang telah diajukan jaksa maupun auditor kepada hakim Tipikor masih jadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).  Salah satu alat bukti adalah hasil audit BPKP terkait nilai kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun.

Dasar apa yang diingatkan Jhon adalah surat edaran (SE) Menpan No 471/1/1991 tentang Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara, SE Menpan No SE/24/M.PAN/8/2004 dan SE Mahkamah Agung No 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan peradilan tata usaha negara.

Sebagaimana diketahui, dalam persidangan kasus dugaan kerugian negara akibat penyalahgunaan frekuensi yang didakwakan pada Indosat dan IM2, kerugian negara yang ditetapkan BPKP sehingga kasus ini masuk ke pengadilan tindak pidana korupsi, tidak melalui proses audit yang melibatkan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang dijadikan tersangka, melainkan ke penyidik.

Hal itu terungkap dalam lanjutan sidang yang menghadirkan ahli Kepala Subdirektorat Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangan (BPKP), Nasrul Waton. Hal itu terjadi ketika terdakwa mantan Direktur Utama IM2, Indar Atmanto yang menanyakan objek audit (auditee) yang menjadi dasar BPKP menetapkan kerugian negara yang berjumlah Rp1,3 triliun. 

"Saudara ahli, siapa yang menjadi objek pemeriksaan saudara," tanya Indar Atmanto di PN Tipikor Jakarta. Hal itu dijawab Nasrul, "Penyidik." Kontan saja hal itu menjadi bahan tertawaan semu yang hadir di ruang sidang. Kuasa Hukum Indar Atmanto, Luhut MP Pangaribuan,  menilai, berdasarkan pernyataan saksi ahli itu, audit yang dilakukan BPKP diragukan obyektivitasnya. Menurut Luhut, jika auditor itu professional, mestinya sudah memahami bahwa obyek auditing dari kasus IM2 ini adalah para pihak yang telah melakukan kerjasama, yakni IM2 dan Indosat.

Meski begitu, Nasrul tetap berkeras bahwa bahwa ada kerugian negara akibat perjanjian kerjasama (PKS) antara Indosat-IM2. "Terjadinya kerugian keuangan negara menurut kami karena terjadinya penggunaan frekuensi bersama oleh Indosat dan IM2 tetapi IM2 tidak membayar kepada negara," kata Nasrul.

Luhut pun kemudian menyampaikan bahwa Kementerian Kominfo menegaskan tidak ada pelanggaran di PKS Indosat-IM2. Namun, Nasrul menilai hal itu adalah pendapat Kominfo. "Itu pendapat Kementerian Kominfo, ini  pendapat kami. Boleh kan berbeda pendapat?" tanyanya. Namun, mungkin Nasrul lupa bahwa tim BPKP masuk dalam yang optimalisasi pendapatan negara, yang secara rutin tiap tahun memeloti semua pembayaran frekuensi, namun tidak melaporkan soal IM2 ini.