Search
Kamis 30 Mei 2024
  • :
  • :

Kolom: Kebijakan Mengenai Insentif Jastel yang Tuna Bijak

Oleh: Abdul Salam Taba*

Sungguh menarik mencermati kedatangan ratusan pegawai negeri sipil (PNS) eks Ditjen Postel ke kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menemui Menteri Kominfo, Rudiantara beberapa waktu lalu untuk menanyakan kepastian tunjangan jastel mereka yang sudah 9 bulan tertunda pencairannya (www.majalahict.com; 15/9/2015).

Persoalan jastel menarik dikaji sebab berkelindang dengan sistem remunerasi dan peningkatan profesionalisme PNS yang masih bermasalah, serta perolehan pendapatan negara bukan pajak di sektor telekomunikasi.

Menjadi pertanyaan, apa sebenarnya yang dimaksud remunerasi? Adakah hubungan antara sistem remunerasi dan jastel di satu sisi dengan target PNBP di sisi lain? Terlepas ada atau tidak, apakah kebijakan pemberian remunerasi dan jastel dapat dibenarkan keabsahannya secara  yurids? Dalam arti, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut kamus Bahasa Indonesia remunerasi merupakan imbalan atau gaji, sementara dalam konteks reformasi birokrasi berarti penataan kembali sistem penggajian. Dengan demikian, remunerasi bisa berarti penataan ulang sistem penggajian untuk mengatasi kultur buruk aparat dan birokrasinya –seperti lamban, berbelit belit, sarat perilaku KKN, rendahnya produktifitas, kualitas disiplin dan etos kerja, serta kualitas pelayanan publik yang tidak akuntabel dan tidak transparan– melalui peningkatan kesejahteraan PNS.

Pertimbangan dibalik kebijakan remunerasi adalah memperbaiki kinerja dan integritas PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat melalui penataan dan peningkatan kesejahteraan mereka. Tanpa prasyarat itu, upaya mengikis kultur buruk aparat dan birokrasi muskil terwujud, sebab mereka cenderung melacurkan integritasnya dan mencari penghasilan tambahan baik secara legal maupun ilegal. 

Karena itu, sistem penggajian diubah dari semula berdasarkan pangkat dan golongan ruang, menjadi bobot jabatan dan kinerja setiap PNS. Sistem single salary ini dianggap bias meningkatkan kesejahteraan PNS karena besaran gaji terendah untuk semua jenjang jabatan yang setara ditetapkan berdasarkan standar kehidupan layak (cost of living) dan besaran gaji di sektor swasta atau badan usaha milik negara (BUMN).

Besaran gaji PNS dengan sistem single salary dihitung melalui proses evaluasi jabatan yaitu, pembobotan jabatan, pemeringkatan jabatan, dan penghitungan harga jabatan berdasarkan metode competency based human resources management (CBHRM), factor evaluation system (FES), dan HAY system. Ketiga metode itu menggunaka point syste, yakni gaji dihitung berdasarkan perkalian skor bobot jabatan dan indeks yang didapat dari pembagian antara upah minimum di suatu wilayah dan bobot jabatan terendah di organisasi. Dengan begitu, jabatan yang sama di wilayah berbeda dapat memiliki harga jabatan yang berbeda pula.

Namun, sistem gaji berbasis tunggal ini meniadakan tunjangan jabatan, tunjangan suami/isteri, tunjangan pangan, dan tunjangan lainnya, termasuk tunjangan profesi sertifikasi dan uang makan PNS. Akibatnya, penghasilan total (take home pay) sebagian besar PNS mengalami peningkatan, namun sebagian lainnya menurun drastis, sebab tunjangan kinerja yang diterima jauh lebih kecil dari yang diperoleh selama ini.

Penurunan penghasilan itulah mungkin yang membuat PNS eks Postel, yakni Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) dan Ditjen Penyelenggaaran Pos dan Informatika (PPI), berbondong-bondong mendatangi Menteri Kominfo, Rudiantara untuk menanyakan kepastian kapan tunjangan jasa telekomunikasi (populer disebut jastel) mereka dibayar.

Pembayaran tunjangan jastel yang sudah diterima sejak 1992 dengan besaran awal masih berjumlah puluhan ribu itu, cukup beralasan. Sebab, besaran tunjangan kinerja (tunkin) PNS Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI yang diperoleh berasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 jumlahnya jauh dibawah tunjangan jastel. Sebagai gambaran, penurunan pendapatan pegawai eselon III, eselon IV hingga staf pelaksana dikisaran 60,31% hingga 72,24%, padahal nota bene mereka menjadi tulang punggung dalam menempatkan Kementerian Kominfo sebagai penghasil PNBP nomor dua setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Alasan tunjangan jastel dihentikan pembayarannya karena dianggap melanggar ketentuan Pasal 79 dan 80 UU  Nomor 5 Tahun 2014, yang mengamanatkan komponen penghasilan PNS hanya 3 macam yaitu gaji, tunjangan (tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan) dan fasilitas. Konsekuensinya, PNS di lingkungan Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI tidak bisa lagi menerima tunjangan lain selain ketiga komponen penghasilan tersebut.

Secara yuridis ketentuan tersebut bersifat debatable. Dalam arti, belum bisa diterapkan dan mengikat langsung PNS Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI. Sebab, dalam Pasal 81 UU Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai, gaji, tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Artinya, pembayaran jastel masih dimungkinkan “setidaknya” sebelum ketentuan pelaksanaan berupa PP itu diterbitkan.

Dikatakan setidaknya, karena pembayaran jastel –namanya bisa diganti menjadi tunjangan kinerja atau apapun sepanjang besarannya minimal sama yang sudah diterima–  harus tetap diberikan kepada PNS Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI meskipun ketentuan pelaksanaan berupa PP itu sudah diterbitkan. Sebab, dalam Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.

Dengan kata lain, pembayaran tunjangan jastel merupakan suatu keharusan guna menjamin kesejahteraan PNS Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI,. Sebab, pencairan tunjangan jastel bukan merupakan kenaikan tunjangan, melainkan pembayaran selisih tunjangan yang sudah 9 bulan tertunda. Bahkan, besarannya perlu ditambah karena belum pernah dinaikkan sejak tahun 2006 dan efek kenaikan inflasi setiap tahunnya.

Secara yuridis, kebijakan itu dimungkinkan dan sudah diterapkan di berbagai kementerian yang menghasilkan PNBP. Ambil contoh, Kementerian ESDM dan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kumhan) yang memperoleh tunjangan tambahan sebesar selisih tunjangan kinerja yang selama ini diterima, sebagaimana ditetapkan masing-masing dalam Pasal 9 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2013 dan Perpres Nomor 105 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementeria ESDM dan Kumhan.

Pertimbangan lain dibalik perlunya jastel dicairkan adalah amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, khususnya penjelasan lampiran Bab II Butir 2.5 mengenai pola pikir pencapaian visi reformasi birokrasi. Penjelasan itu pada intinya menghendaki perlunya peningkatan kesejahteraan pegawai untuk meminimalisir praktik KKN dan meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, serta produktivitas aparatur.

Lagi pula, pemberian tunjangan jastel (insentif) terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja PNS Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI. Bukti itu sejalan pendapat Pangabean (2002), yang menyatakan pemberian insentif menjamin karyawan (pegawai) mengarahkan usahanya mencapai tujuan organisasi, dan meningkatkan produktiftas dan kinerja individu maupun kelompok. Indikasi peningkatan kinerja kedua ditjen itu terlihat dari keberhasilan membukukan peningkatan perolehan PNBP setiap tahunnya.

Menurut data Majalah ICT (4/2/2014), Kementerian Kominfo pada akhir tahun 2013 berhasil mengumpulkan PNBP sebesar Rp 13.590.235.630.364 atau ekuivalen 110,94% dari target yang ditetapkan. PNBP terbesar dihasilkan Ditjen SDPPI sebesar Rp 10.888.720.148.693,00. Sisanya diperoleh dari Ditjen PPI dan satuan kerja lainnya. Angka penerimaan PNBP ini mengalami kenaikan dari tahun lalu (2012) sebesar 17,306% mengingat perolehan PNBP tahun 2012 sebesar Rp 11.585.220.768.539,90. 

Peningkatan perolehan PNBP setiap tahunnya itu mayoritas diperoleh dari biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio, sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, dan kontribusi kewajiban pelayanan universal telekomunikasi (universal service obligation/USO). Peningkatan PNBP ini tidak lepas dari pemberian jastel yang memicu motivasi dan kreativitas pegawai melakukan perbaikan sistem perizinan dan peningkatan pelayanan publik secara berkesinambungan.

Sebagai contoh, proses pemberian izin penggunaan spektrum frekuensi radio pada 1977 – 1990 yang semula hanya dicatat secara manual dalam buku besar berwarna biru (Blue Book) yang berisi data administrasi dan teknis pengguna izin frekuensi radio. Pada periode 1991 – 1998 beralih ke sistem berbasis sistem informasi manajemen spektrum yang disebut Automated Frequency Management System Generasi Pertama (AFMS-I), dan berlanjut dengan AFMS Generasi Kedua dari 1999 – 2005.

Selanjutnya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF) pada Maret 2005, dan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SIMS) pada 2013 yang merupakan sistem registrasi dan perizinan berbasis teknologi informasi. Berikutnya dikembangkan perizinan berbasis machine to machine interface (M2M) yang diresmikan Menkominfo, Rudiantara pada tanggal 19 Mei 2015 lalu. Sistem ini memungkinkan izin spektrum frekuensi radio bisa diproses lebih cepat, akurat, dan efisien (www.postel.go.id).

Berbagai upaya dilakukan PNS Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI untuk menjadi penyumbang utama PNBP di sektor Kominfo seperti penataan (refarming) spektrum frekuensi radio untuk keperluan jaringan bergerak seluler, layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband), televisi siaran digital, dan penentuan harga dasar frekuensi setiap pita. Juga, penertiban dan monitoring penggunaan frekuensi radio, serta pengujian alat dan perangkat telekomunikasi yang melibatkan 37 kantor unit pelaksana teknis (UPT) di 37 provinsi di Indonesia.

Dampak positif lain pemberian tunjangan jastel adalah perolehan berbagai prestasi dan penghargaan. Contohnya, pemenang layanan paling progresif pada Kompetisi Oven Government Indonesia (OGI) yang diadakan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan/UKP4 pada 10 Agustus 2012 (www.opengoveindonesia.org); urutan ke empat dari 36 instansi pada kompetisi PIAK tahun 2012, yang merupakan program KPK membangun sistem anti korupsi dan optimalisasi pencegahan korupsi (www.kpk.go.id); dan survei indeks kepuasan masyarakat dan indeks integritas pelayanan publik Ditjen SDPPI yang melebihi 100% selama 2011-2014 (www.postel.go.id).

Dari penjelasan singkat di atas, bisa disimpulkan tunjangan jastel harus tetap diberikan sebab berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai dan pencapaian tujuan Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI maupun Kementerian Kominfo. Sebab, tunjangan jastel memicu spirit, motivasi dan integritas, serta daya inovasi dan kreativitas mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengumpulkan PNBP di sektor telekomunikasi (kominfo).

Dengan kata lain, tanpa tunjangan jastel, pelayanan kepada masyarakat dan perolehan pendapatan negara bukan pajak bakal terganggu. Alias tidak tercapai. Logikanya, bagaimana mungkin pegawai bisa bekerja dengan spirit, motivasi dan integritas, serta inovasi dan kreativitas yang tinggi, jika masih disibukkan dengan pemikiran untukmemenuhi biaya sekolah/kuliah anak dan tagihan kredit agar rumah dan kendaraan mereka tidak dilego.

Secara hand in hand, kemampuan pemerintah (penentu kebijakan) menghindari penetapan kebijakan yang tuna bijak dengan cara tetap membayar tunjangan jastel atau apapun nama penggantinya akan berimplikasi ganda. Selain meningkatkan kinerja PNS di lingkungan Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI dalam memberikan pelayanan publik di sektor kominfo, juga target perolehan PNBP yang ditetapkan akan tercapai, bahkan bisa melampaui.

*Penulis adalah Alumnus School of Economics, The University of Newcastle, Australia