Search
Jumat 19 April 2024
  • :
  • :

KOLOM | Kerancuan di Pengadilan Tipikor (Bagian 2-Habis)

Oleh NONOT HARSONO*

…LANJUTAN

Judul Perkara yang Tidak Lazim

Kerancuan dan kejanggalan kasus ini sungguh berlapis. Dakwaan utama adalah tipikor merugikan keuangan negara dan memper-kaya korporasi, namun substansi dakwaan adalah melanggar Peraturan Menteri nomor 7 tahun 2006. Perbuatan melawan hukum yang dituduhkan adalah “menggunakan pita frekuensi radio secara bersama(frequency-sharing) tanpa penetapan Menteri”. Kedua substansi dakwaan adalah nyata-nyata tuduhan melanggar Peraturan Menteri dan perbuatan tanpa Penetapan Menteri; sedangkan Menteri Kominfo secara tegas menyatakan tidak ada pelanggaran. BRTI pun secara proaktif menjelaskan tidak adanya pelanggaran.

Kengototan tim penyidik membawa kasus ini dari Kejari Karawang, ke Kejati Jabar, lalu ke Kejagung, hingga ke Pengadilan Tipikor memunculkan pertanyaan; apakah ada kepentingan tertentu dari oknum tertentu sehingga tega hati dan menanggalkan prinsip “satya adhi wicaksana”, mengorbankan kepentingan negara yang amat besar. Membungkus tuduhan kewajiban administratif (membayar biaya penggunaan frekuensi) dengan kemasan tindak pidana korupsi di tengah keinginan masyarakat memberantas korupsi. Menampilkan angka dramatis 3.8 trilyun rupiah padahal angka ini baru bisa dimunculkan apabila tuduhan pelanggaran regulasi “penggunaan frekuensi” dapat dibuktikan; sedangkan regulator dan banyak pihak telah memberi masukan tidak ada pelanggaran.

Akhirnya, muncullah judul perkara yang tidak lazim sebagaimana dapat dilihat pada website resmi Kejaksaan RI sebagai berikut:

Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/3G Generasi Ketiga oleh Tersangka JSS, PT. Indosat, Tbk dan PT. Indosat Mega Media (IM2).

dan di dalam Surat Panggilan Saksi tertulis:

Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Jaringan pita Frekuensi Radio 2,1 GHz/generasi ketiga (3G) oleh PT. Indosat Mega Media (IM2) yang bekerjasama dengan PT. Indosat, Tbk. atas nama tersangka PT Indosat, Tbk.

Susunan kalimat yang tidak tepat menurut takaran teknis telekomunikasi ini menunjukkan bahwa tim kejaksaan tidak paham apa yang dipersoalkan tetapi memaksakan kasus ini ke pengadilan. Penulisan kalimat “Jaringan pita frekuensi 2.1GHz/generasi ketiga (3G)” sungguh tidak bermakna. Seharusnya kalimat yang benar adalah “Jaringan bergerak seluler generasi ketiga (3G) pada pita frekuensi 2.1GHz”. Maka apabila ditulis dengan benar, kalimat pada judul perkara seharusnya adalah sebagai berikut:

“Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Jaringan bergerak seluler generasi ketiga (3G) pada pita frekuensi 2.1GHz milik PT Indosat, Tbk. oleh PT IM2 dengan tersangka PT Indosat, Tbk., PT IM2, IA, JSS, HS, KBH

Bila kalimat di atas ini dicermati, kesan pertama yang timbul adalah apakah menggunakan jaringan seluler adalah perbuatan pidana? Apakah PT IM2 sebagai penyelenggara jasa penyedia akses internet (ISP) menggunakan jaringan seluler 3G milik PT Indosat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana?

Bukankah Jaksa penyidik yang kemudian menjadi Jaksa Penuntut umum telah berulang-kali menulis ulang Pasal 9 ayat (2) UU Telekomunikasi, PP 52/2000 pasal 13, dan Pasal 5 ayat (1) KM 21/2001 yang menyatakan bahwa “Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara Jasa Telekomunikasi menggunakan jaringan milik penyelenggara jaringan telekomunikasi”. Bagaimana mungkin PT IM2 yang menggunakan jaringan seluler milik PT Indosat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana? Darimana munculnya “kreatifitas” sangkaan bahwa menggunakan jaringan seluler pada pita frekuensi 2.1GHz berarti menggunakan frekuensi bersama-sama?. Sungguh ini adalah pemikiran yang amat keliru. Namun karena Kejaksaan Agung memiliki kekuasaan yang amat besar, maka keka-cauan pemikiran ini dapat dipaksakan dan bisa berdampak amat merugikan negara. Semoga majelis hakim tipikor melihatnya?.

Logika Dakwaan yang Tidak Logis

Andai saja majelis hakim menemukan logika dakwaan yang tidak logis ini, mungkin dakwaan ini akan ditolak dalam putusan sela yang lalu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak cermat dalam menyusun logika dakwaan yang menyebutkan bahwa motivasi PT IM2 melakukan kerjasama dengan PT Indosat Tbk adalah karena hanya memiliki Jaringan Tetap Tertutup (jartup). Dalam surat dakwaan halaman 5, JPU menyebutkan sebagai berikut:

Pada paragraf bawah disebutkan “… selanjutnya PT IM2 bekerjasama dengan PT Indosat Tbk untuk menggunakan frekuensi 3G milik PT Indosat, . . . .”. padahal yang dilakukan adalah kerjasama untuk menggunakan jaringan seluler 3G milik PT Indosat, Tbk. sesuai dengan aturan tentang kerjasama antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Dalam surat dakwaan halaman 4, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan tegas menyebutkan daftar izin penyelenggaraan yang dimi-liki oleh PT IM2 sebagai berikut:

  1. Kepdirjen Postel nomor 229/DIRJEN/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet Service Provider (ISP).
  2. Kepdirjen Postel nomor 230/DIRJEN/2006 tanggal 27 Juni 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Point/NAP) PT IM2.
  3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tanggal 6 Oktober 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT IM2.
  4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 16 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal berbasis Packet Switched PT IM2.

Dari urutan tanggal di atas, sangat jelas bahwa penyelenggaraan ISP menggunakan jaringan seluler 3G milik PT Indosat telah di-lakukan 15 bulan sebelum PT IM2 mendapatkan izin penyelenggaraan Jartup. Sungguh amat ceroboh tim penyidik dan JPU mengarang bahwa motivasi tersangka dalam melakukan perbuatan melawan hukum adalah karena jasa ISP melalui Jartup tidak optimal, sehingga PT IM2 bekerjasama dengan PT Indosat.

Sejak awal PT IM2 memulai bisnis sebagai ISP menggunakan jaringan seluler milik PT Indosat,Tbk. Untuk mengembangkan usahanya, 15 bulan kemudian memperoleh izin penyelenggaraan Jaringan tetap tertutup (Jartup). Apakah ketidak-cermatan tim penyidik dan JPU yang amat fatal ini akan terus dimaklumi dan dikaburkan melalui “sandiwara” sidang pengadilan tipikor. Apakah Majelis Hakim yang mulia harus selalu menanggung beban moral akibat kesalahan fatal tim Jaksa Penuntut Umum. Sungguh Allah Maha mengetahui apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita sembunyikan. (HABIS)

Untuk baca bagian 1 silakan klik di sini

*Nonot Harsono adalah Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi Indonesia pada Bad Regulasi Telekomunikasi Indonesia.