Search
Minggu 16 Juni 2024
  • :
  • :

Kolom Nonot Harsono: Kolaborasi Telko-Bank dalam Mewujudkan Branchless Banking

Teknologi adalah alat bantu manusia dalam bekerja. Teknologi ICT (information and communication technology) adalah alat bantu utama abad ini, sehingga dikatakan sebagai penggerak ekonomi utama dunia saat ini. Dengan bantuan teknologi komputer dan jaringan telekomunikasi, banyak pekerjaan yang berjarak jauh dan terpencar luas dapat ditangani dengan jauh lebih mudah. Karena itu, jaman ICT atau jaman internet ini dikatakan sebagai jaman dimana jarak dan waktu tidak lagi menjadi penghambat terlaksananya suatu pekerjaan. Dengan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah NKRI, semua penduduk dapat saling berkomunikasi kapan saja.

Sementara itu, perbankan adalah layanan jasa yang penting bagi masyarakat luas untuk menitipkan atau pun meminjam dana dengan beragam variasi pengelolaan dana masyarakat sesuai perkembangan jaman. Masyarakat menabung atau meminjam modal dari Bank melalui ratusan atau ribuan kantor cabang yang hanya ada di wilayah yang dianggap layak menurut standar operasional perbankan. Untuk wilayah urban (perkotaan), Bank dapat membuka beberapa kantor cabang atau cabang pembantu atau kantor kas. Namun di wilayah pedesaan apalagi yang terpencil (rural and remote), seringkali tidak mungkin membangun kantor cabang karena jumlah penduduk yang relatif kecil dan terpencar berjauhan. Maka harus ditemukan cara bagaimana wilayah rural & remote di seluruh wilayah NKRI dapat terjangkau oleh layanan perbankan?.

Kolaborasi antara telekomunikasi (Telko) dengan Perbankan adalah solusinya. Telekomunikasi telah menjangkau wilayah pelosok negeri, maka melalui jaringan telekomunikasi ini perbankan dapat hadir di seluruh wilayah Indonesia. Negara telah menata dan membina penyelenggaraan perbankan nasional melalui Bank Indonesia (BI), dan negara telah menata dan membina penyelenggaraan telekomunikasi nasional melalui Kementerian Kominfo. Tentu akan tidak efisien apabila Telekomunikasi ingin menjadi Bank dan demikian pula sebaliknya, tentu tidak efisien apabila Bank menjadi penyelenggara telekomunikasi. Hendaknya pembagian tugas nasional ini dihormati oleh para pihak yang berkepentingan dengan cara membangun kolaborasi Telko-Bank.

Kolaborasi Telko – Bank dapat dilakukan dengan logika pembagian peran sederhana sesuai dengan kompetensi dan fungsi masing-masing. Penyelenggara telekomunikasi dengan semua mitra tata-niaga isi ulang deposit prabayar berperan sebagai loket teller bank. Sedangkan bank yang mengikat kerjasama dengan penyelenggara telko berperan mengelola rekening dari nasabah yang juga merupakan pelanggan telepon seluler. Seperti ditunjukkan pada Gambar-1, penyelenggara telko menyiapkan platform mobile payment dan virtual banking pada server penyelenggara telko. Server penyelenggara telko ini kemudian di-mirror atau di-replika di sisi Bank terkait agar seluruh kegiatan transaksional pada virtual-banking itu dapat dipantau setiap saat secara real-time.

Outlet atau gerai atau mini-market tempat isi-ulang deposit prabayar atau lebih dikenal sebagai tempat penjualan voucher elektrik yang merupakan mitra dari penyelenggara telko ditata ulang SOP transaksinya agar dapat berfungsi sebagai cash-point atau loket teller dari bank yang bekerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi dimaksud. Pelanggan yang membeli voucher atau melakukan isi ulang deposit prabayar untuk keperluan biaya layanan telekomunikasi, harus diubah menjadi pengisian depo-sit e-money. Nilai nominal e-money tidak boleh bertambah karena beragam bonus dari layanan telekomunikasi dan e-money ini dapat digunakan untuk membayar semua jenis belanja mikro selain biaya layanan telekomunikasi. Para pelanggan telekomunikasi ini kemudian dibuatkan rekening tabungan pada virtual-banking server yang dihubungkan ke bank terkait. Sewaktu-waktu para pelanggan bisa melakukan setoran ke rekeningnya masing-masing dengan men-debit saldo deposit e-money.

Deposit e-money dikelola oleh penyelenggara telekomunikasi, sedangkan reke-ning tabungan pada virtual-banking dikelola oleh bank terkait. Biaya layanan telekomunikasi ditarik atau dipotongkan dari deposit e-money, demikian pula dengan micro payment untuk pembayaran belanja lainnya. Sedangkan transfer uang antar nasabah (pelanggan) di-debit dari rekening tabungan atau pun deposit e-money. Saat ini, masyarakat dapat mengirim uang lewat Wesel Pos, transfer via Bank, atau jasa kurir seperti Western Union. Penyelenggara telko dengan seluruh mitra sistem isi ulang deposit prabayarnya telah siap menjalankan fungsi sebagai “kurir” pengiriman uang dari pelanggan telepon pemilik e-money dan/atau tabungan. Pada saat seorang nasabah melakukan transfer uang kepada pelanggan di suatu tempat, maka pelanggan tersebut dapat mengambil uangnya di outlet penjualan voucher elektrik terdekat (yang sudah disesuaikan dan diakui sebagai cash-point). Dengan cara ini, terjadi pembagian peran yang jelas antara penyelenggara telekomunikasi dan bank terkait. Maka, branchless-banking berbasis virtual-banking platform akan menjadi kenyataan dalam waktu kurang dari setahun.

Hambatan-hambatan

Hambatan terbesar yang dijumpai dalam setiap pertemuan para pihak adalah adanya “kecurigaan” bahwa penyelenggara telekomunikasi akan masuk ke bisnis perbankan. Sebaliknya, ada keinginan dari perbankan untuk membangun sendiri jaringan telekomunikasinya sehingga akan menjadi tidak efisien secara nasional. Situasi makin tidak kondusif manakala ada pengembang aplikasi yang secara langsung mengikat kerjasama dengan pihak perbankan tanpa melalui penyelenggara telekomunikasi. Secara teknis pragmatis hal ini mungkin saja dilakukan. Namun untuk jangka panjang tidak dapat dijamin keberlangsungannya karena pemilik saluran yakni penyelenggara jaringan telekomunikasi yang juga sebagai pemilik pelanggan yang bernomor telepon tidak terikat untuk menjamin kualitas dan ketersediaan saluran. Penyelenggara jaringan te-lekomunikasi berhak menerapkan kebijakan tarif penggunaan saluran berdasarkan perhitungan-perhitungan bisnis yang ada. Maka, demi kepentingan umum, Pemerintah harus mengatur tegas hubungan antar pelaku usaha ini berdasar azas mutual-respect dan mutual-benefit.

Dalam peraturan Bank Indonesia dijumpai pasal yang mengatur bahwa cash-point haruslah merupakan kantor kas dari bank yang bersangkutan. Apabila aturan ini diterjemahkan secara kaku, maka tidak akan mungkin terwujud branchless-banking sebagaimana diuraikan di atas. Sementara itu, jasa kurir asing seperti western-union dengan bebas membuka ribuan cabang di seluruh pelosok negeri. Apa bedanya kantor-kantor cabang western-union ini dengan outlet-outlet pengisian ulang deposit/voucher prabayar telekomunikasi yang sudah belasan tahun berjalan lancar. Maka hambatan-hambatan pola pikir yang tidak semestinya ini harus dikesampingkan. Program nasional membangun sistem yang bertujuan mewujudkan Financial-inclusion hendaknya menjadi pemikiran bersama, sehingga kolaborasi Telko – Bank dapat segera terwujud.

Kebijakan & Action yang diperlukan

Program Financial inclusion adalah program Pemerintah, penyelenggara telekomunikasi terbesar adalah BUMN, dan bank-bank nasional yang besar adalah juga BUMN. Maka sungguh akan sangat mudah bagi Pemerintah untuk menyatukan dua kekuatan nasional ini untuk bersama-sama mewujudkan program yang amat mulia ini. Menteri Negara BUMN dapat memanggil penyelenggara telekomunikasi BUMN dan bank nasional BUMN untuk memulai merealisasikan apa yang telah diuraikan di atas. Bank Indonesia telah menerbitkan lisensi e-money untuk 4 (empat) penyelenggara jaringan telekomunikasi terbesar. Menteri BUMN dapat merundingkan regulasi atau Peraturan Bank Indonesia yang mungkin diperlukan untuk mendukung program nasional ini. Kompetensi teknologi dan perbankan untuk membangun sistem telah pula dikuasai oleh kedua belah pihak. PT Telkom Indonesia dan seluruh anak perusahaan-nya telah siap untuk segera bekerja. Penyelenggara jaringan seluler pun telah siap dengan ratusan juta pelanggannya. Yang diperlukan hanyalah komando yang tegas dari pimpinan negara untuk menginstruksikan dimulainya kolaborasi yang penting ini.